Hadiri Wasdal BKN, Pj Bupati Sumedang Harap ASN Tingkatkan Value dan Akhlak

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman didampingi Kepala BKPSDM Ate Hadan menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2024 di The Stones Hotel Bali, Selasa (6/2/2024).

Rapat yang dihadiri pula oleh perwakilan Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut dipimpin secara virtual oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas. 

Baca Juga

Generasi Muda Jabar Diberi Bekal Integritas untuk Berantas Korupsi dan Wujudkan Indonesia Maju

Pj Bupati Sumedang, Herman Suryatman menegaskan terkait pentingnya ASN meningkatkan kualifikasi, kompentensi dan kinerja sesuai dengan core values ASN yakni Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

"ASN dan birokrasi pemerintahan harus menjadi mesin perubahan. Maka dari itu, Reformasi Birokrasi perlu didorong terus. ASN harus senantiasa meningkatkan core values ASN berakhlak," ujarnya.

Sesuai dengan tema Rakor yaitu "Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Bingkai Meritokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia", pihaknya
berkomitmen menjaga netralitas ASN demi suksesnya Pemilu dan Pilkada tahun 2024. 

Baca Juga

Jelang HUT ke-79 RI, Sekda Herman Suryatman Terima Bendera Pusaka dari BPIP

"Keluarga besar ASN harus menjaga Netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada. Berpihak kepada kepentingan masyarakat. Fokus melayani masyarakat," ujarnya.

Lanjut, Herman mengatakan, Kabupaten Sumedang siap menjadi contoh dalam pelaksanaan kesuksesan Pemilu dan Pilkada yang damai di Indonesia.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Azwar Annas menyoroti terkait pentingnya menjaga netralitas ASN dalam Pemilu.

Baca Juga

Herman Suryatman: Humas di Pemerintahan Berperan Penting Tingkatkan Literasi Masyarakat

"Prinsip netralitas ASN dirancang untuk memastikan ASN bekerja untuk kepentingan masyarakat secara umum dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau praktik-praktik yang dapat merugikan integritas dan tujuan pelayanan publik. Tentu netralitas ASN juga mendukung akan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance,” ujar Anas.

Anas juga menyoroti terkait pentingnya memiliki sumber daya manusia yang kompetitif, birokrasi profesional dan pelayanan publik berkualitas.

"(Semua ini) untuk mencapai Indonesia sebagai salah satu dari Empat Besar ekonomi dunia," tuturnya.

Baca Juga

Sekda Herman Lepas Empat Siswa Asal Jabar Ikuti Seleksi Paskibraka Nasional 

Di tempat yang sama, Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, mengatakan, Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

"Dalam SKB tersebut, BKN dimandatkan untuk membangun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) guna meningkatkan sinergitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas ASN," jelasnya.

Editor : Zhafran Pramoedya