Jelang 14 Februari, Bawaslu Kota Bandung akan Patroli Pastikan Tak Ada Money Politic

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Menjelang hari H pemilu, yakni 14 Februari 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung akan melakukan patroli untuk memastikan tak ada money politic.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Kota Bandung Dimas A. Iskandar pada saat apel siaga di GOR Pajajaran, Sabtu (10/2/2024).

Baca Juga

Diduga Tak Netral, Lurah Cigadung Bakal Dilaporkan ke Bawaslu Kota Bandung

Dimas menyampaikan pelaksanaan apel tersebut untuk memastikan Bawaslu melakukan pengawasan termasuk pada tahapan masa tenang.

“Hari ini kami melaksanakan apel siaga untuk memastikan jajaran Bawaslu siap menyelesaikan tugas pengawasan termasuk pada tahapan masa tenang,” ujar Dimas.

Seperi diketahui, saat ini tahapan pemilu sudah memasuki masa tenang, yakni pada 11 - 13 Februari 2024.

Baca Juga

Gelar Apel Siaga, Bawaslu Kota Bandung Awasi Potensi Money Politik di Masa Kampanye Pilkada

Selain itu, Dimas memastikan tidak ada aktivitas kampanye selama masa tenang. Jika terdapat kegiatan kampanye akan dikenakan sanksi sesuai aturan Undang - Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

“Kita pastikan tidak ada aktivitas kegiatan kampanye dalam bentuk apapun, termasuk pemasangan APK,” katanya. 

Jelang pencoblosan, Bawaslu Kota Bandung juga akan berpatroli untuk memastikan tidak ada money politic atau politik uang.

Baca Juga

Bawaslu Ajak Pemilih Pemula Purnawirawan TNI-Polri Sukseskan Pilkada

“Siapapun yang melakukannya, ada sanksi ancaman pidana sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 2017,” ujarnya. 

Sementara itu, Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyatakan, Pemkot Bandung bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendukung Bawaslu Kota Bandung menertibkan APK.

“Pemkot Bandung, juga kepolisian dan TNI mendukung Bawaslu agar pemilu berlangsung aman dan damai,” ungkapnya. 

Baca Juga

Bawaslu Ingatkan Kembali ASN Jaga Netralitas di Pilkada

Ia mengatakan, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menerjunkan 1.700 personel untuk penertiban APK. 

“Satpol PP menurunkan 1.700 personel tentunya dibantu jajaran Polri dan TNI,” tandasnya.

Editor : Zhafran Pramoedya