Jemput Bola, DPRD Kota Bandung Gelar Sosraperda untuk Penyempurnaan Perda PKL

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Dalam upaya menyempurnakan Perda tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), Anggota DPRD Kota Bandung, Christian Julianto menggelar Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Sosraperda) kepada masyarakat.

Sosraperda Perda tentang PKL tersebut dilakukan di RW 07 Kelurahan Cibadak, Kota Bandung. 

Baca Juga

M Bagja Jaya Wibawa Ditunjuk Jadi Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Bandung

Christian mengatakan, Perda tentang PKL sebetulnya sudah ada, yakni Perda No 04 tahun 2011. Namun, Perda tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi. Beberapa hal yang tidak relevan di antaranya, terkait zonasi.

“Zona untuk PKL akan ada perubahan karena kondisi dan situasi yang sudah berubah,” ujar Christian.

Untuk diketahui, zona merah merupakan area yang tidak boleh ada pedagang sama sekali, diantaranya sekitar Alun-Alun Bandung, Jalan Kepatihan, Dalam Kaum, hingga Asia Afrika.

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Sebut Braga Free Vehicle Momentum Penataan Ulang Kawasan Wisata

Sedangkan zona kuning waktu berjualan diatur tidak bisa berjualan sepanjang hari. Sementara zona hijau bebas berjualan sepanjang hari.

Sementara itu, dalam Rancangan Perda ini, istilah zonasi dihapuskan, diganti dengan lokasi yang diperbolehkan dan lokasi yang tidak diperbolehkan. Adapun lokasi yang diperbolehkan dibagi lagi menjadi permanen dan sementara.

Christian berharap dengan rancangan tersebut dapat memberikan kepastian yang lebih jelas bagi para pelaku PKL. 

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Harap Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Bisa Atasi Kemacetan

“Kita berharap, adanya pelibatan unsur masyarakat dalam setiap bidang Satgasus seperti unsur akademisi, lembaga masyarakat dan lainnya, agar Satgasus dapat meningkatkan kualitas PKL,” ungkapnya.

Christian juga menyampaikan mengenai perbaikan pendataan untuk mendapatkan kartu tanda pengenal PKL sehingga ke depan, pedagang terdata dengan baik.

Masyaraakt yang mengikuti sosialisasi pun sangat antusias hingga bertanya diantaranya terkait tempat sampah dan pungutan liar. Ada juga yang bertanya larangan berjualan di hari Jumat di wilayah Astanaanyar.

Baca Juga

Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan Mulai Dibahas, DPRD Kota Bandung Fokus pada Olahraga Pendidikan

Dalam sosialisasi yang berlangsung satu jam tersebut pertanyaan tidak hanya tentang PKL saja, tapi ada juga yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan lisensi halal dan uji mutu.

“Tidak memiliki sertifikat halal sehingga tak bisa mendapatkan orderan makan minum dari pemerintah,” ujar Ketua Rt 03 Teti.

Usai sosialisasi Christian mengatakan sosialisasi Raperda digelar malam hari karena warga yang diberi sosialisasi adanya diwaktu tersebut.

Baca Juga

Bersama BKAD, Wakil Ketua Pansus 6 DPRD Kota Bandung Bahas Pencabutan Perda 11/2011

“Pedagang siang hari biasanya sibuk, jadi sosialisasi malam hari lebih efektif dan suasana nya lebih nyaman dengan cuaca dingin,” ungkapnya.

Editor : Zhafran Pramoedya