Unpad Ajak Mahasiswa Bergerak, Desak DPR Pakai Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Guru Besar Hukum Tata Negara Universita Padjadjaran (Unpad), Susi Dwi Harijanti mendorong DPR untuk menggunakan hak angketnya untuk menyediliki dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024.

"Mari kita dorong dan paksa DPR ini untuk menjalankan fungsinya untuk menyatakan hak angket dan fungsinya yang lain, karena mereka sudah kita pilih," ucap Susi di Bale Pabukon, Unpad Jatinangor, Sabtu (24/2/2024).

Baca Juga

Guru Besar Unpad Puji Performa Debat Dadang-Ali: Tenang dan Berbasis Data

Menurutnya, mahasiswa dan dosen harus terus berdampingan untuk menyuarakan segala kecurangan dan permasalahan yang ada saat ini.

"Mari bersama-sama untuk mendesak DPR untuk melakukan hak angket, karena itu untuk mempersoalkan segala kecurangan dan permasalahan yang ada saat ini, kita dorong DPR RI untuk bekerja," katanya.

Oleh karena itu, Susi pun mengimbau mahasiswa untuk tidak takut dalam menyuarakan ketidakadilan.

Baca Juga

Kolaborasi KPU Jabar dan Unpad: Edukasi Politik bagi Mahasiswa Menuju Pilkada 2024

"Gerakan ini harus nafas panjang, mungkin sampai 2029 nanti. Kita tidak akan campuri urusan-urusan elektoral, tapi urusan etik jika marak terjadi itu akan kita campuri sebagai akademisi dan intelegensia," katanya.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, Firman Manan menilai, segala urusan kenegaraan tidak bisa diserahkan kepada seorang politisi.

"Saya pikir, ternyata kita tidak bisa menyerahkan segala urusan kenegaraan kepada politisi," ucap Firman.

Baca Juga

Akademisi Unpad Soroti Putusan Perkara Mardani H Maming

"Dulu ada yang bilang bahwa anaknya sedang fokus bisnis, tidak tertarik politik, eh 2 tahun selanjutnya jadi wali kota, 2 tahun selanjutnya lagi jadi cawapres. Ada yang menjadi oposisi selama 9 tahun, mengkritisi pembangunan Indonesia, mengkritisi food estate, eh sekarang jadi menteri. Itulah sifat-sifat politisi di negara kita Indonesia," tambahnya.

Dirinya pun memandang, perlu adanya ruang-ruang di dalam bernegara yang diisi oleh mahasiswa dan akademisi. 

"Jadi para mahasiswa bila diajak oleh para dosennya untuk mengkritisi pemerintah dan kehidupan bernegara, maka sambutlah ajakan itu," ungkapnya.

Baca Juga

Mubes IKA Unpad Dipastikan Terbuka Untuk Semua Alumni

Sebab menurutnya, jika menyerahkan urusan kenegaraan sepenuhnya kepada elit politik tidak ada jaminan akan terselesaikan.

"Jadi kita lah yang harus bergerak. Jangan sampai kita ketiduran, apalagi ketidurannya setelah makan siang," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah