5.365 Bencana Iklim Terjadi di Pulau Jawa, Walhi Minta Pemerintah Buat Kebijakan Penyelamatan

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Sepanjang tahun 2023 hingga di awal 2024 ini, bencana iklim kembali menghantam Pulau Jawa. Merujuk pada catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 5.365 bencana iklim terjadi di seluruh Indonesia selama 2023.

Kejadian bencana tersebut yakni kebakaran hutan dan lahan sebesar 2.051 kejadian, cuaca ekstrim 1.261 kejadian, banjir 1.255 kejadian, longsor 591 kejadian, kekeringan 174 kejadian, terakhir abrasi dan gelombang pasang sekitar 33 kejadian.

Baca Juga

Tanggul Jebol, BPBD Jabar Dampingi Penanganan Banjir di Kabupaten Bandung

Bencana tersebut telah memaksa 8 juta lebih penduduk mengungsi, 250 lebih meninggal dunia dan 5 ribu orang luka-luka. Jumlah tersebut belum angka kehilangan harta benda dan sumber penghidupan sehari-hari.

Kumpulan angka bencana di atas merupakan dari dampak krisis iklim yang didorong oleh faktor multidimensi, seperti faktor politis dalam hal ini kebijakan, lalu faktor ekonomis, yakni praktik eksploitasi sumber-sumber alam dan faktor sosial, seperti dalih investasi dan pembangunan.

Direktur ED WALHI Jawa Barat, Wahyudin mengatakan, bahwa wilayah Jabar tengah diambang kekacauan yang serius. Menurutnya, jumlah jenis kegiatan, baik kegiatan yang di rencanakan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tidaklah sedikit.

Baca Juga

Kang DS Sukses Hilangkan Banjir, Warga Rancaekek: Bukti Nyata Kerja

"Semua rencana tersebut telah mengakumulasikan kehancuran ekologis di tatar Parahyangan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan berujung pulau Jawa tenggelam karena berbagai bencana," ucap Wahyudin saat konferensi pers di Bandung, Selasa (27/2/2024).

Wahyudin mengatakan, slah satu yang disoroti dalam ancaman Java Collapse di antaranya, ribuan izin tambang masih terus keluar, kurang lebih terdapat 1.000 izin penguasaan air/privatisasi air yang terus merajalela, pencemaran DAS dan mikro DAS terus terjadi dan tidak dapat ditindak secara tegas.

Selain itu, pembangunan yang tidak dapat terhindarkan banyak menggusur ruang kehidupan rakyat, tata kelola sampah yang buruk, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang semakin minim terus meningkat.

Baca Juga

Kang Arfi Datangkan Ahli untuk Atasi Persoalan di Blok Banjir

"Kami melihat pada rezim jokowi dan berpotensi serupa atau semakin tinggi ke depan ketidak becusan pengelolaan tata ruang," ungkapnya.

Menurut Wahyudin, hal tersebut dipicu oleh dua hal. Pertama yakni terkait dengan kebijakan.

"Kegiatan yang merubah bentang alam dan menggusur habis ruang hidup rakyat," ujarnya.

Baca Juga

Baitulmaal Muamalat Salurkan Bantuan untuk Penyintas Banjir di Sumedang

Kedua, kata Wahyudin, pemerintah yang selalu memilih jalur pendekatan melalui investasi.

"Tidak terbayangkan, bagaimana di setiap daerah ini perpres itu selalu menjadi senjata dan diperkuat oleh peraturan turunannya," katanya.

Hal yang sama juga dialami di wilayah DKI Jakarta. Direktur ED WALHI DKI Jakarta, Suci Fitriah Tanjung mengatakan, bahwa Jakarta telah mengalami banyak permasalahan lingkungan hidup akibat pembangunan yang tidak melihat kondisi ruang.

Baca Juga

Sesuai Skema BBWS, Pemkot Cimahi Terus Upayakan Pengentasan Banjir

"Harus dipahami bahwa Jakarta itu lebih luas wilayah lautnya dibandingkan daratannya. Jadi kalau kita lihat daya dukung dan daya tampung Jakarta itu sudah sangat overload. Sehingga kita sering kali melihat bencana ekologis hari ini menjadi momok besar di Ibukota Jakarta," kata Suci.

Suci mengaku, pihaknya sudah berkali-kali merevisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun, hal itu tidak cukup untuk memenuhi hasrat pembangunan yang saat ini seakan menjadi kebutuhan.

"Tapi kita selalu lupa bahwa kita hidup di atas tanah yang sangat lunak dengan berbagai kompleksitasnya," imbuhnya.

Suci memandang, bahwa saat ini kondisi Jakarta sudah mengalami kritis dan hampir tenggelam.

"Mungkin beberapa tahun lagi makin banyak pulau-pulau kecil di kepulauan seribu yang hilang. Masyarakatnya tidak dibangun secara kapasitas untuk bisa menghadapi ancaman hari ini," tandasnya.

Dalam melihat situasi ini, ED WALHI Region Jawa meminta pemerintah untuk lebih serius dalam menyikapi persoalan ini dengan membuat langkah dan kebijakan yang menjawab krisis ini. Seperti, meninjau ulang setiap kebijakan dan aturan, termasuk PERPU Cipta Kerja, RTRW dan RZWP3K yang bertentangan dengan upaya penyelamatan dan pemulihan Pulau Jawa.

Jika hal demikian masih dibiarkan, maka tidak mungkin krisis di Pulau Jawa akan semakin menghancurkan ruang hidup dan memaksa warga menjadi korban. ED WALHI Region Jawa juga menyerukan untuk segenap gerakan dan rakyat untuk terus berjuang serta menyuarakan tentang penyelamatan Pulau Jawa.

Editor : Rizal Fadillah