Persoalan Anggaran dan Lahan Penyebab Tertundanya Pembangunan BIUTR Selama 17 Tahun

BANDUNG, iNewsBandungraya.id  - Rencana Pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) atau Tol dalam Kota Bandung kembali bergulir setelah 17 tahun tertunda.

Diketahui BIUTR merupakan salah satu proyek pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sebagai salah satu untuk mengurai kemacetan di Kota Bandung.  

Baca Juga

Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Tol Dalam Kota Bandung, Bey: Alhamdulillah

Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady mengapresiasi rencana keberlanjutan pembangunan Tol Dalam Kota Tersebut. Apalagi, katanya proyek tersebut sudah masuk dalam RPJM Jabar yang lama.

“BIUTR sebetulnya sudah ada masuk di RPJMD Jabar yang lama. Hanya saja mau eksekusi susah. Butuh dana besar dan gak bisa di gunakan APBD pemprov,” kata Daddy, Selasa (5/3/2024).

Selain memakan biaya besar, Kata Daddy mangkraknya rencana pembangunan BIUTR selama 17 tahun merupakan persoalan klasik yakni terkait dengan pembebasan lahan. Maka dari itu, Ia menyebut, jika proyek tersebut akan kembali dilanjutkan, maka harus adanya kajian ulang.

"Klasik sebetulnya, dimana-mana pembangunan terkait lahan, itu persoalannya adalah pembebasan, karena itu tidak murah dan tidak mudah. Jadi bagi saya sepanjang itu infrastruktur lalu lintas, menurut saya itu pasti untuk mengurangi kemacetan (tujuannya). Cuma tadi, tidak murah dan tidak mudah implementasinya," katanya.

Maka dari itu, Daddy menuturkan jika proyek BIUTR tersebut ingin dihidupkan kembali, pemerintah harus melakukan review atau kaji ulang terkait rencana tersebut.

BIUTR rencananya akan dibangun sepanjang 22 hingga 27,3 kilometer dengan 2x2 jalur dan memiliki lebar 3,5 meter. Diperkirakan, tol dalam kota ini mampu dilintasi kendaraan dengan volume 45.000 kendaraan per hari.

"Inu harus dihitung ulang secara realistis, terutama kaitan dengan lahan (pembebasan) terutama, dan FS (feasibility study) juga harus matang. Jadi harus ada review dan dimatangkan lagi, kira-kira persoalan krusial dimana, terkait apa, titik paling rawan yang masih jadi masalah itu juga dimana. Jadi harus segera dipikirkan solusinya," pungkasnya. (*)

Editor : Abdul Basir