Finalisasi Raperda Pangan, DPRD Kota Bandung: Urusan Pertanian Segera Diberi Kepastian

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pansus 3 DPRD Kota Bandung telah menggelar Rapat Kerja atau Finalisasi Pembahasan Raperda tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bandung, belum lama ini.

Menurut Anggota Pansus 3, Folmer Siswanto M Silalahi, dalam rapat dengan stakeholders pihaknya telah membahas bagaimana untuk mengatasi permasalahan pangan dan pertanian yang saat ini sedang mengalami kenaikan harga.

Baca Juga

Menggali Potensi Pendapatan Daerah melalui Perda Retribusi PBG di Kota Bandung

"Salah satu mitra yang hadir, pada rapat pembahasan tersebut adalah Dinas Pertanian Kota Bandung," ucap Folmer, Jumat (8/3/2024).

Folder berharap, Raperda ini selain untuk perbaikan atau perubahan terhadap Perda sebelumnya, juga bisa menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Saat ini, telah direvisi atau telah mengalami perubahan. 

"Sehingga Raperda yang akan diajukan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi," ujarnya.

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Siapkan Perda Pajak dan Retribusi untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah

Raperda ini, nantinya bisa mengatasi berbagai permasalahan yang saat ini terjadi di Kota Bandung yang berkaitan dengan pangan pertanian. Selain itu, Raperda ini membahas tentang sembilan pasal dari kurang lebih 40 pasal.

Folmer menjelaskan, pasal awal berisi tentang urusan pertanian pangan Kota Bandung. Dalam Raperda ini urusan pertanian pangan akan segera diberi kepastian kepada Dinas Pertanian Kota Bandung agar segera mendapatkan tugas tambahan dan anggaran dari APBD untuk sarana prasarana pertanian.

"Agar, pelayanan pangan yang optimal bagi warga Kota Bandung," ungkapnya.

Baca Juga

DPRD Bandung Catat Kendala Pelaksanaan Perda Penanggulangan Kemiskinan

Folmer menilai, Raperda ini sebagai solusi agar nantinya Kota Bandung siap untuk menghadapi berbagai gejolak pangan dan pertanian yang akhir-akhir ini mengalami kenaikan harga yang tidak dapat dikendalikan. 

"Dengan adanya Raperda kali ini diharapkan juga mendapatkan sistem ketahanan pangan yang sesuai dengan karakter demografi dan geografinya Kota Bandung," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah