Bakal Calon Wali Kota Cimahi Ini Tawarkan Solusi Atasi 7 Persoalan Besar Buruh

CIMAHI, iNewsBandungRaya.id - Bakal Calon Wali Kota Cimahi 2024, Adhitia Yudisthira menilai, peringatan Hari Buruh atau May Day yang jatuh setiap 1 Mei menjadi momentum penting untuk memperingati perjuangan para pekerja.

"Semangat buruh ini bukan hanya semangat bekerja atau mengabdi kepada tempat dimana mereka bekerja, tapi lebih kepada semangat pergerakan dan perubahan," ucap Adhitia, Rabu (1/5/2024).

Baca Juga

Pemkot Cimahi Pastikan Stok Air Bersih Aman saat Musim Kemarau

Berdasarkan hasil interaksinya dengan berbagai lapisan masyarakat, Adhitia mengatakan ada tujuh persoalan besar yang dialami oleh para buruh di Kota Cimahi. Pertama adalah terkait kondisi kerja.

"Banyak para pekerja kurang siap. Seperti jam kerja yang terlalu panjang, lingkungan kerja yang tidak aman dan sebagainya," ujarnya.

Kedua terkait besaran upah yang tidak mencukupi. Menurutnya, tak sedikit buruh yang menerima upah tidak sesuai upah minimum provinsi (UMP).

Baca Juga

Bye Dikdik! PPP Putar Haluan Dukung Adhitia Yudisthira di Pilwalkot Cimahi 2024

"Banyak juga yang menerima upah itu tidak sesuai dengan UMP, terus kemudian upahnya juga kurang dibawah standar, tidak cukup untuk kegiatan sehari-hari," ungkapnya.

Ketiga soal kurangnya peluang kerja. Adhitia menilai, banyaknya jumlah pengangguran di Kota Cimahi lantaran kurangnya peluang kerja.

"Tingkat pengangguran yang sampai 30 ribu orang lebih di Kota Cimahi akibat dari kurangnya lapangan kerja, tidak match nya lapangan kerja dengan kemampuan keterampilan dari masyarakat Cimahi sendiri," katanya.

Baca Juga

Maju Pilwalkot Cimahi 2024, Adhitia Yudisthira Terbuka Dipasangkan dengan Siapapun

Adhitia mengatakan, persoalan keempat kurangnya perlindungan pekerja ke dalam perlindungan hukum, perlindungan sosial yang memadai, asuransi, dan persoalan cuti kurang diatur dengan baik.

"Kelima minimnya dialog antara buruh, pekerja, lalu perusahaan, pengusaha, asosiasi perusahaan, asosiasi  pengusaha, dan pemerintah ini kurang ada kegiatannya yang sifatnya rutin," imbuhnya.

Persoalan keenam yakni minimnya peluang pengembangan keterampilan. Menurutnya, di Kota Cimahi masih minim adanya pelatihan yang membuat meningkatkan keterampilan dan mobilitas kerja.

Baca Juga

Pemkot Cimahi Catat 4.200 Suami Istri Non Muslim Belum Miliki Akta Pernikahan

"Terakhir persoalan perburuhan informal, yang disebut BHL (Buruh Harian Lepas), itu banyak sekali buruh yang bekerja di sektor informal, yang mana kalau bekerja di sektor informal ini lebih terbatas lagi akses-aksesnya untuk mendapatkan hak perlindungan yang sama seperti buruh-buruh formal," bebernya.

Sebagai salah satu figur muda putra daerah yang siap maju di Pilwalkot Cimahi 2024, Adhitia sudah menyiapkan berbagai inovasi kebijakan untuk mengatasi persoalan buruh di Kota Cimahi.

Adhitia mengatakan, solusi pertama yakni adanya program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang nantinya akan dijadikan visi misi atau janji politik.

Baca Juga

Gerindra Resmi Dukung Adhitia Yudisthira Bertarung di Pilwalkot Cimahi 2024

"Program keterampilan ini kita khususkan buat mereka yang bekerja di sektor informal dulu, supaya mereka juga selain punya keterampilan punya daya saing di dunia kerja," ucapnya.

Kedua, dirinya juga akan mendorong kemitraan antara Pemkot Cimahi, para pelaku industri perusahaan, dan serikat pekerja untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih berkualitas.

"Iini sesuai tagline saya yang mengusung tema insklusifitas, itu harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ungkapnya.

Selanjutnya, solusi ketiga adalah memanfaatkan perkembangan teknologi. Adhitia mengatakan, dirinya akan mencoba mengkombinasikan penggunaan IT untuk memfasillitasi omunikasi antara pekerja dan pemerintah.

"Misalkan platform online untuk mencari kerja, nanti kita bikin level kotanya. Lalu, platform pelaporan atas keluhan para pekerja buruh. Yang terakhir, akses informasi perburuhan, jadi belum ada platform yang bisa mengakses informasi perburuhan di Kota Cimahi," terangnya.

Sementara terkait dengan pengawasan dan penegakkan hukum, kata Adhitia, hal ini harus ada sinergi bersama para APH, bahwa persoalan-persoalan terhadap masalah perburuhan juga masih belum menjadi konsern secara terintegrasi antara pemerintah, buruh, dan APH.

"Kadang-kadang buruh juga butuh tau masalah regulasi, hukum, bagaiamana flow menentukan dari besaran UMK, terus bagaimana UMK ini berproses lewat pengupahan daerah dan lain sebagainya," katanya.

Solusi berikutnya terkait fasilitas pendukung dalam hal ini masalah transportasi untuk kesejahteraan para pekerja. 

"Saya juga lagi nyari tau transportasi apa yang paling diinginkan warga Cimahi seperti apa, yang bisa diakses bukan hanya oleh satu kalangan tertentu, bukan cuma pelajar, pegawai negeri, tapi termasuk buruh," tuturnya.

Terakhir adalah akses program kesejahteraan sosial dan kesehatan. Menurutnya, dampak dari kerja ada resiko yaitu kesehatan dan keselamatan kerja.

"Nah itu yang menjadi inovasi-inovasi baru saya gambar-gambar dikit buat dibikin program seandainya terpilih," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah