BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kontestasi Pemilih Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan pesta demokrasi yang seharusnya berlangsung dirayakan masyarakat dengan riang gembira.
Namun pada pelaksanaannya, kontestasi politik banyak dimanfaatkan para oknum tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kekisruhan dan adu domba dengan menyebar berita bohong memanfaatkan situasi politik.
Kusnadi, jurnalis senior Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat mengatakan, hoaks harus diantisipasi serius. Sebab, jika dibiarkan, hoaks atau berita bohong dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.
Apalagi di media sosial (medsos), segala informasi tersebar dengan cepat secara luas tanpa jaminan kebenaran.
"Pemahaman masyarakat akan bahaya hoaks harus terus di kampanyekan. Sehingga masyarakat dapat membedakan mana hoaks dan informasi yang benar," kata Kusnadi, Jumat (28/6/2024).
Selain kesadaran masyarakat, ujar Kusnadi, pemerintah dan pemangku kepentingan, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), harus terus memantau sebaran informasi di medsos.
"Jika satu informasi keluar dari kantor media, itu jelas bisa dipertanggungjawabkan dan ada yang bertanggung jawab. Sedangkan yang beredar di medsos, siapa yang mau bertanggung jawab atas informasi itu," ujar Kusnadi
Informasi di medsos, tutur Kusnadi, benar atau tidaknya, tidak dapat dipertanggungjawabkan.
'Jadi medsos harus benar-benar diwaspadai dalam hal penyebaran berita bohong. Apalagi di tahun pemilihan, pasti akan ada oknum-oknum yang bermain di ranah itu," tuturnya.
Kusnadi mengatakan, untuk menciptakan pilkada serentak yang damai, seluruh lapisan masyarakat dan lintas profesi harus saling berpegangan tangan menjaga komitmen memerangi hoaks ini.
"Intinya kita semua punya peran dan andil dalam menangkal hoaks untuk menjaga kondusivitas. Jangan biarkan hoaks tersebar di Pilkada Serentak 2024," ucap Kusnadi.
Editor : Ude D Gunadi