Bupati Dadang Harap Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung Semakin Meningkat

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melaksanakan bimtek koordinator enumerator pendataan lingkup KUKM Kabupaten Bandung tahun 2024 di Hotel Grand Sunshine Soreang, Selasa (30/7/2024).

Bimtek yang dilaksanakan selama empat hari itu, hari pertama diikuti sebanyak 150 peserta/koordinator lapangan dan tiga hari berikutnya masing-masing diikuti 100 peserta/enumerator di Kabupaten Bandung. Total keseluruhan pesertanya 450 orang yang bergerak dalam bidang koperasi dan pengembangan usaha/UMKM. 

Baca Juga

Muhammadiyah Berperan Tingkatkan IPM Kabupaten Bandung, Jampana Siap Dukung Bedas Jilid 2

Melalui bimtek itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Dindin Syahidin berharap ada solusi untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. 

"Selama 3,3 tahun saya jadi Bupati Bandung, salah satu program unggulan kita, bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi," ucap Dadang.

Dengan intervensi anggaran, kata Dadang, yaitu di mana Pemkab Bandung menggulirkan program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. 

Baca Juga

Pemkab Bandung Raih 13 Penghargaan Anugerah Bangga Kencana

"Kenapa program ini digulirkan, karena saya berharap warga masyarakat Kabupaten Bandung tidak terjebak oleh bank emok dan pinjaman online (pinjol)," ujarnya.

Dampak dari bank emok dan pinjol itu, menimbulkan dampak yang luar biasa, di antaranya timbul angka perceraian yang cukup tinggi di kabupaten Bandung, yaitu mencapai 10.000 pasangan.

"Setelah diteliti, 70 persen penyebabnya karena bank emok, selain penyebab ekonomi," ucapnya.

Baca Juga

Cegah Pernikahan Dini, Pemkab Bandung Kampanye Bersama Menstrual Hygine Day 2024

Menurutnya, ekonomi menjadi salah satu penyebab, sehingga pemerintah hadir melalui kebijakan program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. 

"Sudah sebesar Rp 70 miliar yang digulirkan. Uang ini disimpan di BPR Rp 50 miliar dan di BJB Rp 20 miliar. Maka BPR dan BJB memiliki kewajiban untuk membantu para pelaku KUKM. Sampai saat ini sudah tersalurkan sekitar 32 ribu nasabah di Kabupaten Bandung. Nasabah tidak usaha bayar bunga, dan tidak ada jaminan," tuturnya. 

Dadang mengatakan, kebijakan itu fokus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Baca Juga

Jaga Kualitas Laporan Keuangan, Pemkab Bandung Kembali Raih WTP 8 Kali Berturut-turut dari BPK RI

"Setelah saya berkunjung ke sekitar 170 desa melalui program Rembug Bedas dan Bunga Desa, respon masyarakat sangat luar biasa terkait program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan tersebut," katanya. 

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini mengatakan, disaat masih ada masyarakat yang belum mengetahui program ini, karena ada keterbatasan informasi. 

"Maka Dinas Koperasi dan UKM yang hari ini melaksanakan bimbingan teknis, untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat" katanya.

Baca Juga

Dedikasi untuk Pembangunan, Bupati Bandung Diganjar Pangdam III/Siliwangi Awards

Mengingat dalam menghadapi Indonesia Emas 2045, kata Dadang, ada lima hal yang harus dipersiapkan. Pertama, peningkatan sumber daya manusia yang profesional dan paham digitalisasi. 

"Saat ini dan dalam 20 tahun mendatang, apabila kita tidak paham dan tidak ada peningkatan sumber daya manusia, saya kira kita jadi penonton," ujarnya.

Dadang juga menyebutkan saat berkunjung ke 170 desa di Kabupaten Bandung, masih menemukan masyarakat yang menganggur. 

"Berdasarkan pengalaman saya atau mindset saya, di negara kita itu tidak ada rumus nganggur. Apalagi di Kabupaten Bandung dengan sumber daya yang sangat luar biasa," tuturnya.

Dadang berharap kepada pemuda Karang Taruna, KNPI dan generasi produktif atau generasi Z untuk mulai berpikir. Apa yang harus dipikirkan, dan jangan selalu berpikir untuk jadi ASN atau PNS.

"Sekalipun jadi pegawai pabrik, kalau tidak punya skill akan ketinggalan. Maka perlu dilakukan terobosan-terobosan, di antaranya melalui bintek ini salah satu upaya untuk terus melakukan peningkatan sumber daya manusia yang profesional," ujarnya. 

Dadang pun merasa yakin kalau masyarakat Kabupaten Bandung minimal 5 persen jadi pengusaha dari dari 3,7 juta jiwa penduduk. Yaitu sekitar 130.000 orang jadi pengusaha, dan kemudian bayar zakat malnya, masyarakat Kabupaten Bandung bakal sejahtera. 

"Pertanyaannya, apakah masyarakat Kabupaten Bandung ingin jadi penonton atau masyarakat yang sukses? Maka kita harus memberikan sosialisasi dan pemahaman dengan tagline BEDAS-nya (bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera)," katanya. 

"Tujuan pemerintah itu satu, bagaimana cara mensejahterakan masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, ada proses di antaranya melalui pendidikan dan belajar," tambahnya. 

Dadang mengungkapkan terkait big data dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Dari 3,7 juta jiwa penduduk Kabupaten Bandung, katanya, ada berapa koperasi dan pelaku UMKM. 

"Jika big datanya sudah lengkap, maka saya yakin tidak bingung untuk memberikan data tersebut kepada dua bank tadi," ucapnya. 

Disaat ada yang perlu dilatih, bisa disodorkan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung  untuk mengikuti sejumlah pelatihan kerja, mulai Bahasa Jepang, Bahasa Korea, Bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Pelatihan tata rias, tata boga, komputer, las, dan pelatihan lainnya. 

"Yang sudah mengikuti pelatihan di Dinas Ketenagakerjaan, nantinya akan mendapatkan sertifikasi sesuai dengan keahliannya, skill dan kemampuannya. Jika mereka ingin jadi pengusaha modalnya pun sudah disiapkan melalui program pinjaman dana bergulir tadi," katanya. 

Dadang menegaskan, jika ingin menjadi pengusaha sukses, pertama harus memiliki keberanian yang diimbangi dengan keilmuan. Sehingga keilmuan itu didapat melalui pendidikan atau sekolah. Selain itu, kedua  kejujuran dan ketiga tanggungjawab. 

Menghadapi Indonesia Emas itu, kata Dadang, ketiga riset and development. Hal itu untuk mengetahui berapa yang ingin menjadi pelaku UMKM, pegawai pabrik, pembudidaya ikan, tukang las, petani, dan lain-lain.

"Jika semua proses itu bisa berjalan, saya yakin semua masyarakat Kabupaten Bandung bisa sejahtera," katanya.

Keempat, institusi yang kuat. Harus ada soliditas yang kuat baik perorangan maupun organisasi. Kelima, pengelolaan keuangan yang baik.

"Melalui bimtek yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM ini semoga bisa menghasilkan keilmuan yang sesuai dengan peruntukannya. Saya berharap bukan hanya seremonial saja, tetapi ada hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung," katanya.

Dadang pun berharap koperasi ini, bukan koperasi simpan pinjam, tetapi lebih diarahkan koperasi produktif. Artinya ada hasil usaha yang dilakukan oleh anggota koperasi. 

"Setelah bimtek ini ada follow up yang  berkelanjutan. Diimplementasikan di lapangan," katanya. 

Dadang juga berharap kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengadakan demplot. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan dari 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung itu, ditargetkan dalam waktu dua sampai tiga bulan kedepan atau paling lambat dua bulan, yaitu Agustus dan September 2024 ada launching pengembangan usaha. 

"Pak Kadis harus launching di setiap desa, minimal satu orang dari hasil bimtek ini. Permodalannya dipersiapkan. Jenis usahanya kita siapkan, baik petani maupun lainnya silahkan. September kita launching dan ada hasil," harapnya.

Dikatakan Dadang, disaat disalah satu desa dijadikan demplot pengembangan usaha, nantinya dijadikan percontohan.

"Di salah satu desa sudah berhasil, nantinya akan menularkan virus positif ke desa lainnya untuk mengembangkan usaha," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah