Roadshow Bus, KPK Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang di Pilkada Serentak

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat dengan tegas menolak politik uang pada Pilkada November mendatang.

Ajakan tolak politik uang tersebut dilakukan KPK lewat Roadshow Bus di beberapa daerah, khususnya di Jawa Barat KPK melakukan Roadshow Bus di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung yang rencananya akan digelar pada 8-11 Agustus

Baca Juga

Roadshow Bus KPK, Pj Bupati KBB Ingatkan Ancaman Politik Uang di Pilkada Serentak

Kepala Satgas Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Adhi Setyo Tamtomo menjelaskan, KPK menerapkan tiga strategi utama dalam pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. 

“Roadshow Bus ini merupakan bagian dari strategi pendidikan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya politik uang. Dalam kampanye ini, KPK menggunakan analogi sederhana. Seperti memberikan uang di warung untuk mendapatkan barang, politik uang berarti membeli suara, yang pada akhirnya merusak demokrasi,” jelas Adhi, Rabu (7/8/2024).

Adhi juga menjelaskan salah satu temuan penting dari penelitian KPK adalah ibu-ibu dan remaja wanita, serta Gen Z yang rentan terhadap godaan politik uang. 

Baca Juga

Bawaslu Ingatkan Pengawas Harus Sigap Cegah Hoaks di Pilkada Serentak 2024

"Kami mengingatkan bahwa sejak sekitar tahun 2000-an, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa politik uang adalah haram. Dampak buruk politik uang ini sangat panjang, seperti mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, serta kerusakan infrastruktur," tuturnya.

Adhi mengajak generasi muda Jawa Barat untuk menolak politik uang dan menjaga integritas demokrasi. 

"Mari kita bersama-sama menolak politik uang untuk Indonesia yang lebih makmur, jujur, dan adil," ajak Adhi.

Baca Juga

Kasus Dugaan Politik Uang Terhenti di Tengah Jalan, Akademisi Desak Bawaslu Ciamis

Adhi menjelaskan bahwa roadshow ini merupakan tahun ke-10 sejak dimulai pada 2014. 

"Tahun ini, kami mengunjungi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Harapannya, ke depan kami dapat menjangkau seluruh Indonesia," katanya.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko menekankan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung KPK dalam upaya edukasi ini. 

Baca Juga

Dugaan Politik Uang Caleg DPR RI di Ciamis, Pengamat Minta Bawaslu Berani Tindak Tegas

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya ini, terutama menjelang Pilkada November 2024. Masyarakat perlu disadarkan bahwa politik uang adalah sesuatu yang haram dan merusak tatanan demokrasi kita," harap Widi.

Widi juga menambahkan, jujur itu mahal karena menyangkut soal nurani. 

“Jujur yang kita lakukan akan kita nikmati bersama selama lima tahun ke depan,” jelasnya.

Baca Juga

35 Juta Warga Jabar Masuk DPT Pemilu 2024, MUI Ingatkan soal Serangan Fajar

Widi berharap Acara Roadshow Bus KPK ini dapat membangun pondasi kuat untuk demokrasi yang bersih dan jujur di Indonesia. 

“Dengan adanya edukasi dan sosialisasi yang intensif, diharapkan masyarakat, terutama pemilih pemula, dapat memahami hak pilih mereka dan menolak segala bentuk politik uang,” pungkasnya. 

Informasi tambahan, Roadshow Bus KPK di Kota Bandung berlangsung selama 4 hari yang akan digelar di Gedung Sate mulai tanggal 8-11 Agustus 2024. (*)

Editor : Abdul Basir