FKD DPD Bandung Barat Gelar Seminar Nasional, Kaji Pasal-pasal di RUU Kepolisian

"Tapi saya tidak menyoroti TNI-nya karena kalau TNI bukan masalah ketertiban masyarakat tapi TNI itu tentang urusan pertahanan keamanan dan negara," ucap Eman.

Baca Juga

Landak Jawa Berkeliaran di Jalan Pajajaran Sehari Sebelum Gempa Bumi Bandung Terjadi, Pertanda Apa?

Eman menilai, RUU ini terlalu memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada polisi. Salah satunya terkait kewenangan penyadapan.

"KMenyadap itu sebenernya KPK saja dulu awalnya harus ada izin pengadilan dan sekarang polisi tanpa izin pengadilan, akan bahaya karena polisi akan sewenang-wenang nanti," katanya.

"Kalau polisi terlalu diberi kebebasan yang luas dan polisi tetap di bawah presiden, mereka menjadi superbody nanti, saya tidak ingin polisi menjadi superbody karena polisi itu adalah pengayom dan pelayan masyarakat," tambahnya.

Baca Juga

Arfi Rafnialdi Bersama Relawan Sapu dan Kumpulkan Sampah Pasca Pawai Kendaraan Hias di Bandung

Oleh karena itu, dosen Universitas Padjadjaran (Unpad) ini berharap pemerintah dapat melibatkan masyarakat atau civitas akademika dalam pembentukan undang-undang.

"Jangan sampai ada pasal-pasal yang membahayalan masyarakat dalam RUU Kepolisian ini. Dengan adanya seminar ini, nanti menjadi masukan untuk DPR sebelum menyetujui pasal-pasal yang memang bagus untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah