Muhammadiyah Harap Kebijakan Pemerintahan Baru Berpihak pada Petani

JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berharap, kebijakan pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke depan dapat berpihak kepada para petani.

Begitu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam acara silaturahmi petani tebu di Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, pada Senin (12/8/2024).

Baca Juga

Muhammadiyah Berperan Tingkatkan IPM Kabupaten Bandung, Jampana Siap Dukung Bedas Jilid 2

Haedar memandang, sebagai negara agraris dengan potensi alam yang melimpah, namun petani Indonesia sebagai soko guru bangsa nasibnya masih memprihatinkan.

"Ketika panen mereka kerap dikepung oleh produk pangan impor," ucap Haedar.

Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan, kata Haedar, juga ikut merasakan dan proaktif dalam memberdayakan masyarakat petani. Melalui ini, Muhammadiyah diharapkan tidak hanya dikenal sebagai produsen fatwa keagamaan, atau gerakan pendidikan dan kesehatan saja.

Baca Juga

Minta Revisi UU Penyiaran Dihentikan, UMY: Berpotensi Bungkam Kebebasan Pers

"Dalam mengusahakan keberdayaan petani Muhammadiyah mengajak gerak secara kolaboratif atau membangun kebersamaan. Kolaborasi itu dijalin secara pentahelix, yang melibatkan institusi pendidikan, masyarakat, swasta atau pemodal, dan ormas keagamaan yang dalam hal ini adalah Muhammadiyah," bebernya.

Menurutnya, gerakan kolaboratif ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, yang hingga saat ini nasib mereka masih jauh panggang dari api.

"Petani sebagai penyedia pangan, tapi tak jarang anak-anak dan keluarga mengalami kesusahan makan," ungkapnya.

Baca Juga

Ketua Pemuda Muhammadiyah Jabar Nyalon Pilwalkot 2024, Gagas 'Nyaah ka Bandung'

Selain gerakan yang dilakukan secara kolaboratif, lanjut Haedar, juga dibutuhkan mendorong lahirnya produk kebijakan yang berpihak kepada para petani.

Mulai dari kebijakan hang mempermudah akses untuk pupuk, sampai kebijakan impor pangan di saat para petani sedang panen atau produk pangan dalam negeri jumlahnya melimpah.

“Inikan di politik urusannya. Jadikan politik itu akarnya partai dan kekuatan masyarakat. Nanti kita bisa desakkan urusan ini pada pemerintahan baru. Karena sekuat-kuat kita saja itu kalau politik kebijakannya tidak sungguh-sungguh itu, kita ini kaya menabrak tembok terus,” tuturnya.

Baca Juga

Tak Berpuasa, Muhammadiyah Anjurkan Ibu Hamil dan Menyusui Cukup Bayar Fidyah

Oleh karena itu, Haedar menegaskan pentingnya secara bersama-sama mendesak kebijakan politik yang berpihak ke petani. Sebab jika desakan itu dilakukan secara sendiri-sendiri tentu berat.

"Kebijakan politik merupakan pintu keberhasilannya surplus produk pertanian dari petani Indonesia," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah