APKASI Desak Revisi UU Pemda Demi Kembalikan Roh Otonomi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengambil sikap tegas untuk mempererat kebersamaan antar-wilayah di Tanah Air. Tidak hanya sekadar memperkuat solidaritas, organisasi para bupati ini secara terbuka menuntut adanya evaluasi total terhadap arah kebijakan otonomi daerah yang berjalan saat ini.

Sebagai langkah konkret, asosiasi tersebut tengah mematangkan draf usulan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini dinilai memegang kendali utama atas sistem desentralisasi dan peta pembagian wewenang antara pusat dan daerah.

Baca Juga

Bupati Bandung Tegaskan Siap Jadi Ketua Umum Apkasi

Agenda penting tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) nasional yang dihelat di Grand Sunshine Hotel, Soreang, Kabupaten Bandung. Forum strategis ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, didampingi oleh Ketua Harian Dadang Supriatna (KDS), Sekretaris Jenderal Joune Ganda, serta jajaran pengurus teras lainnya.

"Intinya kita ingin mempertajam otonomi daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 agar diperbaharui bisa memperkuat otonomi daerah. Supaya prinsip-prinsip otonomi daerah itu bisa hidup kembali seperti UU Nomor 22 Tahun 2009," ujar Bursah.

Bursah mengenang kembali dinamika desentralisasi pada fase awal implementasinya yang dinilai jauh lebih berdaya guna bagi wilayah otonom.

Baca Juga

Bupati Bandung Jadi Moderator pada Diskusi APKASI dalam Upaya Peningkatan PAD

"Waktu itu lima tahun awal memang otonomi daerah betul-betul dilakukan secara efektif. Wewenang, mengatur birokrasi, izin-izin di daerah itu semua berlaku. Tapi hanya sebentar. Kemudian ditarik ke pusat," tambahnya.

Editor: Agung Bakti Sarasa