Jelang Pilkada, Muhammadiyah Harap Rakyat Salurkan Hak Pilih dengan Tanggung Jawab

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan pesan menjelang berlangsungnya kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Haedar Nashir mengatakan, menang dan kalah menjadi hal yang biasa dalam pertarungan pemilihan. Karena itu, jangan sampai para kontestan yang andil dalam permainan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan.

Baca Juga

Muhammadiyah Berperan Tingkatkan IPM Kabupaten Bandung, Jampana Siap Dukung Bedas Jilid 2

Pihaknya pun meminta, para kontestan untuk mematuhi peraturan yang berlaku, beretika, dan menjaga kebersamaan.

Selain itu, Haedar juga berpesan kepada penyelenggara pemilu supaya ikut mengedukasi rakyat dalam menyalurkan hak pilihnya penuh dengan pertanggungjawaban.

“Dengan akal pikiran yang jernih serta tidak terbawa arus oleh iming-iming uang dan lain sebagainya,” ucap Haedar dikutip laman Muhammadiyah, Rabu (4/9/2024).

Baca Juga

Minta Revisi UU Penyiaran Dihentikan, UMY: Berpotensi Bungkam Kebebasan Pers

Guru Besar Ilmu Sosiologi ini mengingatkan, jika nanti kontestan memenangkan pertandingan maka jabatan atau amanah yang mereka emban merupakan pertanggungjawaban untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, bersatu, berdaulat, dan maju.

“Karena itu jabatan akan menjadi maslahat ketika diraih dengan cara yang benar dan sesuai peraturan,” ungkapnya.

Menyoroti tentang terjadinya kotak kosong pada Pilkada di beberapa tempat, Haedar meminta supaya ada regulasi yang bisa mengatur itu, supaya rakyat tidak dipaksa hanya kepada satu pilihan.

Baca Juga

Ketua Pemuda Muhammadiyah Jabar Nyalon Pilwalkot 2024, Gagas 'Nyaah ka Bandung'

Alternatif dibutuhkan oleh rakyat untuk memilih dan menyalurkan hak pilihnya. Menurutnya, jika diberikan alternatif pilihan, diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan partisipasi rakyat dalam pemilu.

“Memang ke depan harus ada regulasi baru, agar tidak terjadi lagi kotak kosong. Karena itu akan menyeret warga untuk hanya punya pilihan, padahal jika mereka tidak menggunakan hak pilih akan dianggap tidak berpartisipasi dalam pemilu,” tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah