Pilkada 2024, KPU Jabar Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat bekerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih di Ponyo Resto & Wedding, Kabupaten Bandung.

Acara yang berlangsung pada Sabtu (28/9/2024) ini, dihadiri sekitar 50 peserta yang terdiri dari anggota Pemuda Tani HKTI serta masyarakat setempat.

Baca Juga

KPU Jabar Raih Penghargaan Lembaga Informatif

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pilkada 2024 dalam menentukan masa depan daerah, serta mendorong para pemilih untuk menolak politik uang yang kerap mencederai demokrasi.

Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan bahwa Pilkada 2024 di Jabar akan berlangsung pada 27 November 2024, dengan pemilihan gubernur, wali kota, serta bupati.

“Masa kampanye telah dimulai sejak 25 September hingga 23 November, dan ini adalah waktu bagi para calon untuk menyampaikan visi dan program mereka. Namun, masa tenang pada 24-26 November harus dijaga agar tidak ada kegiatan kampanye atau politik uang,” ucap Hedi.

Baca Juga

KPU Jabar Terima Penghargaan JDIH Award 2024, Fokus Tingkatkan Mutu Informasi Hukum

Hedi juga mengingatkan bahwa politik uang bukanlah rezeki, melainkan sogokan yang merusak demokrasi.

“Politik uang dilarang oleh undang-undang, dan kita sebagai pemilih harus tegas menolak,” ujarnya.

Sekretaris DPD Pemuda Tani HKTI Jabar, Elan Rahmatillah menekankan pentingnya pemilihan sebagai sarana menentukan masa depan.

Baca Juga

Debat Perdana Pilgub Jabar 2024, KPU Siapkan 6 Segmen dengan Durasi 120 Menit

“Pilkada ini adalah momentum penting yang hanya memerlukan beberapa menit, namun dampaknya menentukan kehidupan kita selama lima tahun ke depan,” ucap Elan.

Elan juga mengajak semua pihak untuk memerangi politik uang yang dapat merusak integritas pemilihan.

“Kita harus menjadi pemilih cerdas dan bersama-sama menolak politik uang. Mulai dari tahun ini, kita harus berjuang agar politik uang semakin berkurang,” ungkapnya.

Baca Juga

Sirekap Diperbarui, KPU Jabar Tegaskan Komitmen Terhadap Transparansi Pilkada

Pemerhati pemilu, Nina Yuningsih menyoroti pentingnya pendidikan pemilih untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

“Indonesia masih tergolong sebagai negara dengan demokrasi yang cacat. Ini artinya, walaupun pemilu berjalan bebas dan adil, masih banyak kelemahan dalam aspek lain, seperti budaya politik yang kurang maju dan partisipasi politik yang rendah,” kata Nina.

Nina menekankan bahwa pendidikan politik sangat penting untuk mendidik pemilih agar lebih kritis dan memahami hak serta tanggung jawab mereka dalam pemilu.

Baca Juga

KPU Jabar Umumkan Debat Perdana Calon Gubernur Digelar di Grha Sanusi Unpad

“Dengan pemahaman yang baik, kita bisa meminimalisir penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu,” imbuhnya.

Sementara itu, pegiat pemilu dari Pemuda Tani HKTI Jabar, Tatang Suhara mengajak para peserta untuk menilai rekam jejak calon pemimpin sebelum menentukan pilihan.

“Memilih pemimpin itu harus melihat integritas dan rekam jejak. Jangan asal pilih, apalagi sampai tergoda dengan politik uang. Kita butuh pemimpin yang punya kapasitas untuk membangun Jawa Barat, terutama dalam mendukung sektor pertanian,” kata Tatang.

Tatang juga menegaskan pentingnya pemilih untuk mempertimbangkan calon yang memiliki program jelas untuk meningkatkan kesejahteraan petani, baik di bidang on-farm maupun off-farm.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan doa bersama. Para peserta menyambut baik sosialisasi ini dan diharapkan bisa menjadi agen perubahan di masyarakat, khususnya dalam menyebarkan informasi mengenai pentingnya menolak politik uang dan memilih pemimpin dengan integritas.

Editor : Rizal Fadillah