Yayasan Kebangsaan 45 Gaungkan Pentingnya Penolakan Politik Uang di Pilkada Jabar 2024

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024, Yayasan Kebangsaan 45 mengadakan sosialisasi di Gedung Juang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Minggu (29/9/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari anggota Yayasan Kebangsaan 45, tokoh masyarakat, dan pemerhati pemilu. 

Baca Juga

KPU Jabar Raih Penghargaan Lembaga Informatif

Acara dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB, dengan fokus pada pemaparan aturan pemilu, larangan politik uang, serta pentingnya pemilih untuk bersikap kritis.

Ketua Yayasan Kebangsaan 45 Jabar, Ahmad Sahrudin mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang tepat berdasarkan program kerja dan integritas, bukan popularitas semata. 

Ahmad menegaskan bahwa pemilihan tahun 2024 merupakan momen penting karena Pilpres dan Pilkada dilakukan secara serentak. 

Baca Juga

KPU Jabar Terima Penghargaan JDIH Award 2024, Fokus Tingkatkan Mutu Informasi Hukum

"Ketika memilih, jangan hanya melihat yang paling tampan atau mengikuti pilihan orang lain. Lihat nama calon yang paling dekat dengan masyarakat, yang program kerjanya jelas, dan yang memiliki komitmen untuk menepati janji," ujar Ahmad dalam sambutannya.

Ahmad juga mengingatkan peserta agar bijak dan cermat dalam menentukan pilihan. Ia mendorong peserta untuk mempelajari visi dan misi calon dengan seksama sebelum hari pemilihan.

“Pemilihan ini bukan hanya tentang siapa yang populer, tetapi tentang siapa yang bisa membawa perubahan nyata bagi masyarakat,” lanjut Ahmad.

Baca Juga

Debat Perdana Pilgub Jabar 2024, KPU Siapkan 6 Segmen dengan Durasi 120 Menit

Selanjutnya, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sospandiklih Parmas) KPU Jabar, Hedi Ardia, memberikan pemaparan tentang tahapan Pilkada Jabar 2024. 

Hedi menyebutkan bahwa hari pemilihan untuk gubernur dan wakil gubernur Jabar akan dilaksanakan pada 27 November 2024, bersamaan dengan pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota di seluruh kabupaten/kota Jabar.

“Kita sudah memasuki masa kampanye yang berlangsung dari 25 September hingga 23 November. Ini adalah tahapan dimana calon menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka. Masyarakat diharapkan dapat menilai dan memilih dengan bijak. Jangan hanya tergiur janji-janji kosong,” papar Hedi. 

Baca Juga

Sirekap Diperbarui, KPU Jabar Tegaskan Komitmen Terhadap Transparansi Pilkada

Ia juga menegaskan larangan keras terhadap politik uang yang diatur dalam undang-undang. 

“Jangan anggap uang dari calon sebagai rezeki. Itu adalah sogokan, dan menerima sogokan akan merusak proses demokrasi kita,” tambahnya.

Acara ini juga menghadirkan narasumber lain, yaitu Didi Komarudin, seorang pemerhati pemilu, yang mengajak masyarakat untuk menolak ajakan golput. 

Baca Juga

KPU Jabar Umumkan Debat Perdana Calon Gubernur Digelar di Grha Sanusi Unpad

“Pilihlah dengan cerdas. Jangan golput hanya karena kecewa dengan politik. Pahami visi misi calon dan pilih yang menurut kalian dapat membawa perubahan,” pesannya. 

Didi juga menjelaskan berbagai aturan mengenai kampanye, termasuk larangan kampanye di tempat ibadah dan kampus, serta aturan mengenai penggunaan atribut kampanye di ruang publik.

Sementara itu, pegiat pemilu, Ilham Akbar menyampaikan, pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada sebagai bentuk pengawasan dan kontrol sosial. 

“Sebagai pemilih, kita memiliki peran penting dalam memastikan proses pemilu berjalan dengan adil. Partisipasi kita adalah bentuk check and balance terhadap penyelenggaraan Pilkada,” ujar Ilham. 

Ia juga mengajak generasi muda untuk aktif dalam mengawasi jalannya pemilihan, baik sebagai pemilih yang kritis maupun sebagai pemantau.

Ilham juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi data pemilih, seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

“Perlu ada transparansi terkait data pemilih di setiap desa dan kelurahan. Hal ini akan membantu memastikan tidak ada manipulasi dalam proses pemilihan,” tegasnya.

Acara sosialisasi tersebut diakhiri dengan sesi tanya jawab yang diikuti dengan antusias oleh para peserta. Berbagai pertanyaan seputar aturan pemilu, tahapan kampanye, dan larangan politik uang menjadi topik utama diskusi. Peserta juga mengapresiasi informasi yang disampaikan, terutama terkait hak dan kewajiban sebagai pemilih.

Kegiatan ini ditutup dengan doa dan foto bersama seluruh peserta. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih kepada masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam Pilkada 2024 serta mendorong terciptanya pemilihan yang lebih bersih, adil dan demokratis.

Editor : Zhafran Pramoedya