Calon Wali Kota Bandung Farhan Janji Tingkatkan Sejahterakan Guru Honorer

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Calon wali kota Bandung, Muhammad Farhan, berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Penambahan pendapatan ini dirasa penting selain pemberian rasa aman melalui pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Hal ini disampaikan Farhan saat bertemu dengan Asosiasi Guru dan Tenaga Honorer (AGTH) se-Kota Bandung, Sabtu (5/10/2024). Dalam pertemuan itu, sejumlah perwakilan guru honorer menyampaikan keluh kesahnya mulai dari tingkat kesejahteraan hingga perubahan status menjadi PNS.

Baca Juga

Arfi-Yena Janji Perjuangkan Ekonomi Kreatif untuk Kebangkitan Bandung

Calon wali kota nomor urut 3 ini memastikan pihaknya akan berupaya keras dalam mewujudkan keinginan guru honorer itu. Namun, dia juga menyadari adanya keterbatasan anggaran baik dari pemerintah daerah maupun pusat.

Terlebih, untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS, menurutnya harus memperhatikan rasa keadilan mengingat di organisasi perangkat daerah (OPD) lain pun terdapat banyak pegawai yang masih berstatus honorer. "Wali kota betul punya kewenangan mengangkat. Tapi setiap pengangkatan, berarti mengurangi jatah-jatah pengangkatan di dinas lain. Jadi wali kota harus hati-hati, harus menghitung betul agar terjadi rasa adil," katanya.

Oleh karena itu, menurutnya penambahan pendapatan harus diutamakan demi meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Meskipun Farhan menyadari adanya keterbatasan anggaran baik di pemerintah daerah maupun pusat.

Baca Juga

Farhan Ingin Pertumbuhan Ekonomi Dirasakan Semua Kalangan

"Jadi harus sekreatif mungkin, agar pendapatan guru honorer terus bertambah," katanya. Penambahan pendapatan bagi guru honorer ini bisa dilakukan dengan mengkombinasikan mata anggaran dari berbagai operasional perangkat daerah (OPD) hingga pemerintah pusat.

"Anggaran pendidikan 20%, tapi tidak semuanya berada di dinas pendidikan. Ada juga di dinas lain yang sifatnya untuk kebutuhan pendidikan, ada juga dari pemerintah pusat," jelasnya.

Sebagai contoh, menurutnya guru honorer bisa memperoleh tambahan pendapatan dengan dilibatkan dalam program-program kepelatihan maupun pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang dijalankan lembaga-lembaga kepelatihan. 

Baca Juga

Farhan Usulkan Sistem Zonasi Sekolah Dihapus

"Pelatihan-pelatihan ini menggunakan tenaga pengajarnya dari guru honorer. Misalnya untuk pelajaran bahasa ataupun keterampilan lainnya. Jadi guru-guru honorer bisa mengajar di PKBM dan LKP," kata dia.

Selain itu, menurutnya guru honorer pun bisa dilibatkan dalam program makan siang gratis bagi anak sekolah yang digagas presiden terpilih, Prabowo Subianto, sehingga bisa kembali mendapatkan tambahan pemasukan. 

"Untuk makan gratis siswa, pemerintah kota sepertinya akan urunan. Saya ingin guru honorer dapat insentif juga," katanya.

Baca Juga

Paslon Wali Kota Tawarkan Sejumlah Strategi Atasi Persoalan Banjir di Bandung

Menurutnya, guru honorer bisa dilibatkan melalui pengajaran nutrisi makanan bagi siswa yang mengikuti makan siang gratis. 

"Makan siang gratis ini harus juga menjadi ajang pendidikan bagi siswa. Anak-anak ketika makan itu harus tahu juga kandungan nutrisinya, kebutuhan tubuh seperti apa. Guru honorer yang mengajarkan tentang gizi itu," katanya.

Tak hanya itu, Farhan pun akan menggandeng sejumlah pihak lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer. 

Baca Juga

R Dhani Wirianata Siap Kawal Program Presiden Prabowo

"Kami akan meningkatkan pendidikan budaya Sunda, membuat program kebudayaan. Dengan nomenklatur yang berbeda, bisa mencari CSR, dan anggaran dari dinas lain bisa terserap untuk guru honorer," katanya seraya memastikan pihaknya akan menempuh berbagai cara agar pendapatan guru honorer semakin bertambah.

Lebih lanjut, Farhan sangat memahami kondisi yang dirasakan guru honorer. Di balik tingkat kesejahteraan yang belum optimal, menurutnya terdapat peran dan tugas besar dari seorang guru.

"Sebagai orangtua, saya ingin anak saya diajar oleh guru-guru yang terbaik. Guru ini masuk ke dalam struktur pegawai di pemerintah provinsi, kota, bahkan di pusat. Begitu banyak yang ngurus, tapi begitu banyak yang tidak terurus. Di mana keleluasaan fiskal untuk guru? Karena ujungnya kesejahteraan. Ini yang harus kita pikirkan bersama," katanya. (*)

Editor : Abdul Basir