Kemenag Pastikan Pernikahan di Hari Libur Tidak Dilarang

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kementerian Agama (Kemenag) mengklarifikasi informasi yang beredar mengenai larangan pernikahan di hari libur.

Juru Bicara Kemenag, Anna Hasbie,menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang melarang pelaksanaan pernikahan di luar KUA, baik pada hari kerja maupun hari libur.

Baca Juga

Berkat Inovasi Kemenag, FKKBIHU Jabar Nilai Ibadah Haji 2024 Sukses

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap isu yang beredar di media sosial setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

"Kami ingin meluruskan bahwa aturan tersebut tidak membatasi pasangan untuk melangsungkan pernikahan di luar KUA pada hari kerja maupun hari libur," jelas Anna, dikutip dari laman resmi Kemanag RI,  Minggu (13/10/2024).

Anna menjelaskan, pelaksanaan pernikahan di KUA hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja, yaitu dari Senin hingga Jumat. "Kantor KUA libur, tetapi petugas penghulu tetap ada," tambahnya.

Baca Juga

Kemenag Bantah Pernyataan Politisi PDIP soal Sisa Kuota Haji Reguler

Dia juga menyebutkan bahwa PMA tersebut akan mulai berlaku tiga bulan setelah ditetapkan.

"Penerapan PMA ini memerlukan waktu penyesuaian, dan selama tiga bulan ke depan, kami akan terus mendengarkan masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat," terangnya.

Layanan pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang, dan pasangan yang memenuhi syarat tetap dapat melangsungkan pernikahan di lokasi yang diinginkan, seperti rumah, tempat ibadah, atau lainnya.

Baca Juga

Kemenag Catat 101 Ribu Lebih Jemaah Haji Sudah Tiba di Tanah Air

Kemenag berkomitmen untuk memberikan pelayanan pencatatan pernikahan yang memudahkan masyarakat.

“Semoga klarifikasi ini dapat meredakan kekhawatiran masyarakat yang berencana menikah di luar KUA. Kemenag berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dalam proses pencatatan pernikahan,” ungkapnya.

Ke depan, Kemenag juga akan melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait PMA No. 22 Tahun 2024 agar tidak ada lagi kesalahpahaman di masyarakat mengenai aturan pernikahan yang berlaku.

Editor : Zhafran Pramoedya