Prabowo Minta Menteri KKP Selidiki Tuntas Pagar Laut di Tangerang

JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri KKP, Didit Herdiawan guna membahas permasalahan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Banten.

Setelah pertemuan, Sakti mengatakan bahwa pembangunan pagarlaut di kawasan tersebut dilakukan tanpa adanya izin.

Baca Juga

Prabowo Minta Maaf, Belum Semua Anak Indonesia Terima Makan Bergizi Gratis

“Saya sampaikan juga hal yang sama itu terjadi tidak hanya di Tangerang, Banten ya tetapi juga di Bekasi. Khusus untuk di Tangerang, Banten saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin,” ucap Sakti di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/01/2025).

Menurutnya, pembangunan pagar laut tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan setiap pembangunan di ruang laut memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL.

Oleh karena itu, sebagai langkah awal pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap konstruksi tersebut.

Baca Juga

Anggota DPR Netty Prasetiyani Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis

“Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya kan pada saat kita lakukan penyegelan kan gak tau nih siapa yang punya. Ya secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya, dan seterusnya,” katanya.

Lebih lanjut, Sakti mengatakan, adanya sertifikat kepemilikan di dasar laut dengan luas mencapai 30 hektare yang dinilai ilegal.

Terkait hal tersebut, Sakti menuturkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan agar permasalahan ini diusut secara tuntas.

Baca Juga

Gubernur Lemhanas RI: Program Makan Siang Bergizi Gratis Investasi Negara Tingkatkan Kualitas SDM

“Tadi arahan Bapak Presiden, satu selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara,” ungkapnya.

Sakti mengatakan bahwa penanganan permasalahan pagar laut ini akan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak mulai dari TNI Angkatan Laut hingga Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Menurutnya, langkah kolaboratif ini diperlukan untuk memastikan tindakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Baca Juga

Presiden Kagum Banyak Tokoh Nasional dari Muhammadiyah, Termasuk Dua Presiden

“Intinya tadi saya laporkan begitu. Apabila tidak itu menjadi haknya negara karena itu sudah pasti terjadi abrasi. Tapi sisi lain karena kita sudah janji untuk mencabut, maka nanti secara bersama-sama dengan seluruh pihak supaya tidak salah juga,” tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah