Dukung Program Pro-Rakyat, Lingkar 98 Jabar Minta Pemerintah Transparan dan Bebas Korupsi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Lingkar 98 Jawa Barat bersama 98 Resolution Network menyerukan pentingnya transformasi demokrasi ekonomi sebagai kelanjutan agenda Reformasi 1998. Organisasi tersebut menilai, setelah hampir tiga dekade reformasi, Indonesia telah mengalami kemajuan dalam demokrasi politik, namun demokrasi ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Pernyataan Politik Kebangsaan bertajuk "Melanjutkan Agenda Reformasi Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi" yang digelar di Bandung, Minggu (6/7/2026).

Dalam forum tersebut, pernyataan sikap organisasi dibacakan oleh Hadi Gunadi di hadapan para peserta. Sedikitnya terdapat delapan poin sikap yang disampaikan sebagai pandangan terhadap arah pembangunan nasional dan masa depan demokrasi Indonesia.

Reformasi Politik Dinilai Belum Diimbangi Demokrasi Ekonomi

Ketua Lingkar 98 Jawa Barat, Agus Teddy Sumantri, mengatakan bahwa reformasi yang telah berjalan selama 28 tahun berhasil memperkuat demokrasi politik, namun belum sepenuhnya mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan melalui demokrasi ekonomi.

Menurutnya, demokrasi tidak cukup hanya memberikan ruang kebebasan politik kepada masyarakat, tetapi juga harus memastikan setiap warga negara memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi.

"Selama 28 tahun reformasi, demokrasi politik berkembang cukup baik. Namun demokrasi ekonomi masih menjadi pekerjaan besar. Demokrasi tidak cukup hanya menghadirkan kebebasan memilih, tetapi juga harus memastikan kekayaan negara dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945," ujar Agus Teddy Sumantri.

Ia menegaskan bahwa cita-cita Reformasi akan benar-benar terwujud apabila kebebasan politik berjalan seiring dengan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Editor : Rizal Fadillah