Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Bebaskan WN China Terdakwa Kasus Tambang Emas Ilegal di Ketapang

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kasus dugaan tambang emas ilegal yang dilakukan warga negara China, Yu Hao, di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar), mencuri perhatian publik setelah Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak membebaskan terdakwa dari seluruh tuduhan.

Padahal sebelum Pengadilan Tinggi Pontianak membebaskan terdakwa Yu Hao, Pengadilan Negeri (PN) Ketapang menjatuhkan vonis hukuman penjara 3,5 tahun dan denda Rp30 miliar. 

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mengatakan, dan putusan bebas itu memunculkan banyak pertanyaan di masyarakat. Kasus tersebut patut dicermati lebih lanjut, terutama karena ada dugaan ketidaksempurnaan dalam penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Minerba Kementerian ESDM, dan proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Yu Hao didakwa merugikan negara hingga Rp1,02 triliun, tetapi tidak ada bukti fisik seperti hasil tambang emas, alur transaksi hasil penambangan, atau keterlibatan pihak lain sebagai penadah yang dapat meyakinkan hakim dan publik," kata Iskandar dalam sebuah diskusi di Kota Bandung, Jumat (31/1/2025).

Fakta lain yang mencurigakan adalah adanya penguasaan tambang area PT SRM sejak Juli hingga Desember 2023 yang dilakukan pihak lain, di luar Yu Hao. Hal tersebut diperkuat dengan surat PT SRM kepada Kepala Inspektur Tambang Ditjen Minerba Kementerian ESDM tertanggal 4 September 2023, yang tidak pernah diperhitungkan dalam proses hukum.

Selain itu, tidak ada lonjakan tagihan listrik selama periode tersebut yang seharusnya bisa menjadi indikator adanya aktivitas tambang ilegal.

“Lalu, mengapa penyidikan hanya fokus pada periode Februari hingga Mei 2024? Ini adalah pertanyaan besar yang patut dikaji lebih dalam,” tegasnya.

Salah satu kejanggalan terbesar dalam kasus tersebut sambung Iskandar, adalah dasar perhitungan kerugian negara yang digunakan penyidik dan JPU. Tuduhan terhadap Yu Hao mengacu pada Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020, yang tidak mensyaratkan adanya unsur kerugian negara.

Namun, JPU tetap menggunakan angka Rp1,02 triliun yang bersumber dari Laporan Estimasi Cadangan Emas, bukan dari laporan audit kerugian negara yang dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kok bisa Laporan Estimasi Cadangan dianggap sebagai nilai kerugian negara? Penyidik apa itu? Mau melawan kewenangan institusi BPK dan BPKP?" ujar Iskandar.

Iskandar juga mempertanyakan mengapa penyidik hanya menargetkan individu Yu Hao, tanpa mengusut lebih lanjut dugaan keterlibatan korporasi atau pihak lain yang sempat menguasai lahan tambang PT SRM pada Juli-Desember 2023.

"Apakah mungkin satu orang saja bisa menambang emas dalam skala besar? Di mana investigasi terhadap perusahaan tambang yang terlibat? Jika benar ada pelanggaran, kenapa Kementerian ESDM tidak mampu mengusut lebih dalam perilaku korporasi tambang? Ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan pertambangan kita,” kritik Iskandar.

Oleh karena itu, ia meminta Menteri ESDM, Korwas PPNS Mabes Polri dan Kompolnas segera melakukan asesmen mendalam terhadap penyidikan tersebut, agar tidak menimbulkan bias informasi di publik.

Tidak hanya itu, putusan PT Pontianak yang membebaskan Yu Hao didasarkan pada fakta sambung dia, menjadi bukti bahwa mekanisme peradilan masih berfungsi dalam meluruskan dugaan kesalahan dalam proses hukum.

Namun, ia juga mengingatkan agar Komisi Yudisial (KY) tetap mengawasi kasus ini secara ketat agar tidak terjadi intervensi kepentingan yang dapat mencederai keadilan.

“Keadilan bukan hanya soal menghukum seseorang, tetapi memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan,” katanya.

Menanggapi putusan PT Pontianak, Kejaksaan Negeri Ketapang telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, Iskandar mengingatkan, tanpa bukti baru yang kuat, kasasi ini justru akan memperpanjang ketidakpastian hukum.

“Jika tidak ada bukti baru yang signifikan, kasasi ini hanya akan membebani sistem peradilan dan menciptakan konflik antar-institusi seperti Kementerian ESDM, Polri, Kejaksaan, dan MA. Reputasi mereka bisa saling dirugikan,” jelasnya.

Iskandar melanjutkan, dengam adanya perkara ini dapat menjadi pelajaran penting bersama bahwa dalam penegakan hukum, audit forensik terhadap penyidikan dan penuntutan menjadi sangat krusial.

Penyidik harus memastikan bahwa bukti yang diajukan benar-benar kuat dan objektif, sementara JPU harus transparan dalam menyusun dakwaan.

“Untungnya, putusan bebas ini menunjukkan bahwa mekanisme peradilan masih bisa meluruskan dugaan kesalahan dalam proses hukum, meskipun opini publik mungkin terlanjur berpihak pada vonis awal,” ujarnya.

Kasus Yu Hao kata dia, menjadi cerminan kelemahan dalam sistem penyidikan dan penuntutan hukum di Indonesia, terutama dalam sektor pertambangan.

Audit menyeluruh terhadap proses penyelidikan, perhitungan kerugian negara, serta objektivitas JPU sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan serupa di masa depan.

"Tanpa transparansi dan akuntabilitas dalam penyidikan, kasus seperti ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan sistem peradilan di Indonesia," tandasnya. 

Editor : Agus Warsudi