Mendagri Sebut Pelantikan Kepala Daerah Mundur Jadi 20 Februari

JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - Pelantikan kepala daerah nonsengketa Mahkamah Konstitusi (MK) direncanakan akan berlangsung pada 20 Februari 2025 mendatang. Jadwal ini mundur dari agenda semula yang digelar pada 6 Februari.

Dalam rekapitulasi gugatan Pilkada 2024 di MK saat ini terdapat 296 daerah tanpa gugatan. Terdiri dari 21 provinsi, 225 kabupaten dan 50 kota.

Baca Juga

Sandiaga Uno Apresiasi Pemkot Bandung dalam Pengembangan Ekosistem Gim Lokal

Totalnya 296 daerah atau 54,31 persen dari 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota atau 545 daerah. Dan sebanyak 249 daerah terdapat gugatan. Rinciannya, 16 provinsi, 190 kabupaten dan 43 kota.

"Pelantikan serentak gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di MK dan dismissal direncanakan akan dilaksanakan 20 Februari 2025 oleh Peresiden RI," ucap Menteri dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam zoom meeting, Senin (3/2/2025).

Sesuai agenda, tanggal 4-5 Februari MK akan menyampaikan putusan sela. Tanggal 6-8 Februari KPU provinsi, kabupaten/kota akan menetapkan calon terpilih.

Baca Juga

Cegah Urbanisasi, Tito Minta Pemda di Jabar Perbanyak Lapangan Pekerjaan di Desa

Kemudian, pada 9-11 Februari KPU akan menyampaikan calon terpilih ke DPRD. Tiga hari kemudian, DPRD akan menyampikan pengesahan calon terpilih kepala daerah ke gubernur untuk diteruskan ke Mendagri serta ke presiden untuk gubernur/wakil gubernur untuk pengesahan pengangkatan calon terpilih.

"Calon terpilih akan dilantik Presiden di Istana Negara, 20 Februari 2025," jelas Tito.

Tito berharap, agar percepatan pelantikan ini dapat menciptakan stabilitas politik dan memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik.

Baca Juga

Mendagri Minta Pemda di Jabar Tak Melulu Andalkan Dana Transfer dari Pusat

“Kami berharap situasi politik sudah mantap, semua pihak dapat bekerja, dan polarisasi politik selesai. Dengan demikian, pemerintahan yang berjalan bukan lagi pemerintahan transisi,” tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah