Sampah Ganggu Warga, Komisi III DPRD KBB Minta Disperindag dan DLH Cari Solusi TPS Pasar Cililin

BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendatangi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah di Pasar Cililin.

TPS tersebut dikeluhkan oleh warga karena sudah overload dan juga mencemari lingkungan sekitar. Seperti dari bau menyengat ke permukiman warga dan juga pencemaran air lindihnya.

Peninjauan ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys dan dihadiri sejumlah anggota Komisi III DPRD KBB, Komisi I DPRD KBB, perwakilan dari DLH KBB.

Kemudian dari Disperindag KBB, UPT Pengelolaan Pasar Wilayah 2, Camat Cililin Opa Mustopa, Koramil Cililin, Polsek Cililin, Kepala Desa Cililin Tedi Kusniadi, dan tokoh masyarakat.

Pantauan di lokasi, tingginya tumpukan sampah di TPS Pasar Cililin tersebut mencapai sekitar 10 meter. Tidak ada pemilihan sampah yang dilakukan karena sampah organik dan anorganik langsung dibuang ke TPS yang berada di dalam lingkungan pasar tersebut.

Menyikapi kondisi itu Komisi III DPRD KBB mengambil langkah cepat untuk menangani persoalan tumpukan sampah di TPS Pasar Cililin. Sebab dari hasil peninjauan yang dilakukan di kawasan TPS Pasar Cililin ada sejumlah warga yang terimbas langsung dari bau sampah.

"Kami datang ke sini karena ada aspirasi dari warga yang terganggu akibat adanya tumpukan sampah. Tadi kami temukan ada 1 rumah yang sudah kosong dan tersisa empat rumah lagi yang belum dipindahkan," kata Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys saat ditemui di lokasi usai monitoring bersama Komisi I dan OPD terkait di Kecamatan Cililin, KBB, Rabu (12/2/2025).

Pihaknya meminta Disperindag KBB segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Komisi II untuk mengambil langkah cepat untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

DLH juga agar segera melakukan tindakan secara bertahap untuk mengurangi tumpukan sampah tersebut.

Serta meminta ke RW dan kepala desa di Kecamatan Cililin agar mengimbau warganya untuk tidak membuang sampah di TPS Pasar Cililin.

Dirinya melihat TPS ini hanya diperuntukkan bagi para pedagang pasar saja. Namun ternyata ada warga juga yang ikut membuang sampahnya ke TPS tersebut. Sosialisasi larangan pembuangan sampah itu akan dilakukan secara bertahap mulai hari ini.

"Kita juga mengimbau kepada DLH dan Disperkim agar segera menindaklanjuti apakah lahan di kawasan TPS Pasar Cililin ini bisa ditindaklanjuti pembebasan lahannya. Karena sebagian sudah menjadi aset Pemkab Bandung Barat," tuturnya.

Jika pembebasan lahan bisa dilanjutkan pihaknya bakal berkoordinasi dengan bupati agar menambah area pembebasan lahan, sehingga pengelolaan dan penataan TPS Pasar Cililin bisa dilakukan dengan lebih baik.

"Secara kelembagaan kami dari Komisi III akan membuat rapat gabungan dari Komisi I sampai dengan Komisi IV untuk mengambil sikap dan melangkah secepatnya terkait permasalahan ini," ujarnya.

Sementara itu selama ini warga di Kampung Cintakarya, Desa Cililin, Kecamatan Cililin, KBB, yang berdekatan dengan TPS tersebut, harus beraktivitas sehari-hari dengan menghirup aroma bau sampah.

Bahkan air sumur warga pun turut tercemar lindih yang keluar dari tumpukan sampah tersebut. "Ini udah lebih dari lima tahun, saya dan keluarga sebenarnya gak kuat, bau, tapi rumah kami di sini," kata salah seorang warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi TPS Pasar Cililin, Asep Saepudin (49) saat ditemui di lokasi.

Selain bau, lanjut Asep, lalat hijau yang tak terhitung jumlahnya juga cukup mengganggu. Warga juga terpaksa menggunakan air dari PAM lantaran air sumur yang dimiliki warga juga turut tercemar berwarna hitam dan bau.

Pada kesempatan yang sama Kepala UPT Pengelolaan Pasar Wilayah 2, H Momon menyebutkan, bahwa 40 persen sampah yang menumpuk di TPS Pasar Cililin berasal dari warga, bukan sampah pedagang.

"Sampah pedagang itu rata-rata 6 roda kecil per hari, sekarang bertambah sejak warga membuang juga ke sini. Sementara pengangkutan ke Sarimukti berkurang dari biasanya seminggu dua kali sekarang paling seminggu sekali. Bahkan bisa sampai dua Minggu baru ditarik," terangnya.

Kondisi ini mengakibatkan TPS yang memiliki luas 1.052 meter persegi ini tidak bisa menampung sampah. Sehingga tumpukannya tumpah ke bawah dan ke permukiman warga.

Sejauh ini ada satu rumah terdampak yang telah dibebaskan dan tinggal tiga rumah lagi yang belum dibebaskan untuk direlokasi. (*)

Editor : Rizki Maulana