PKS Jabar Harus Jadi Rem Demi Keseimbangan Kebijakan Dedi Mulyadi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id  - Fraksi PKS Jabar diminta proaktif dalam mengawal kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi. 

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu, menekankan pentingnya peran Fraksi PKS sebagai mitra kritis yang mampu mengimbangi langkah cepat Gubernur dalam menjalankan program-programnya.

Baca Juga

Anggota DPR Netty Prasetiyani Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis

"Pak Gubernur baru kita lihat beberapa hari bahasannya karena kecepatannya (dalam bekerja) tinggi. Saya minta fraksi PKS bisa mengimbangi," ujar Haru usai Diskusi dan Buka Bersama Insan Media di Kantor DPW PKS Jabar, Kota Bandung, Kamis (20/5/2025).

Menurutnya, keseimbangan dalam pemerintahan sangat diperlukan agar kebijakan yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat tanpa menciptakan persoalan baru.

"Kalau Pak Gubernur ngegas, PKS jadi rem, imbangi, yang kurang ditambahin, yang masih ada bolong-bolong diisi. Jangan sampai kebijakan Pak Gubernur yang baik dalam menyelesaikan masalah, tapi ada masalah baru," lanjutnya.

Baca Juga

Haru Suandharu soal Nama Cagub Jabar dari PKS: Tunggu Keputusan DPP

Haru mencontohkan beberapa kebijakan Gubernur Dedi yang dinilai baik, seperti pembebasan ijazah yang ditahan, larangan study tour, hingga pemutihan tunggakan pajak.

Namun, ia meminta Fraksi PKS untuk tetap mencermati celah yang perlu diperbaiki dan berperan aktif dalam memastikan implementasinya berjalan dengan optimal.

"Saya minta Fraksi PKS ayo coba dilihat celahnya di mana, coba dibantu apakah komunikasi dengan OPD. Kalau perlu mengingatkan Pak Gubernur, gak ada masalah, dan gak usah takut sama netizen," tegasnya.

Baca Juga

PKS Buka Peluang Bentuk Koalisi Santri Plus dengan PDIP-PKB di Pilgub Jabar

Haru juga mengingatkan agar anggota DPRD dari PKS tidak terpengaruh tekanan dari berbagai pihak, termasuk warganet.

Menurutnya, tekanan politik merupakan hal wajar asal tujuan utama yang diperjuangkan untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Barat.

"Bahwa ada pressure group, saya kira baik, tapi utamanya adalah Jawa Barat maslahat, Jawa Barat lebih baik, itu yang kita harapkan," pungkasnya. (*)

Editor : Abdul Basir