Soal Pemutihan, Dede Chandra Dorong Penghapusan Pajak Kendaraan

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id  - Anggota DPRD Jabar sekaligus wakil Ketua Fraksi Demokrat, Dede Chandra Sasmita penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Diketahui, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat di Jawa Barat.

Baca Juga

Dede Chandra Dorong Peningkatan Layanan untuk Lansia di Jabar

Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi ini untuk meringankan pemilik kendaraan yang belum membayarkan kewajibannya. Penghapusan tunggakan pajak, mulai dari pokok hingga bunga pajak ini berlaku untuk kendaraan hingga tahun 2024, tanpa batasan jumlah tahun.

Menurut Dede Chandra, kebijakan dan program penghapusan tunggakan pajak yang tidak hanya berlaku di wilayah Jabar, juga sangat membantu masyarakat.

Sebab, masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperpanjang masa berlaku pajak kendaraannya tanpa harus membayar tunggakan, termasuk dendanya.

Baca Juga

Taufik Nurrohim Tekankan Pentingnya Sinergi Bandara Husein dan Kertajati Demi Kepentingan Rakyat

Meski begitu, Dechan -sapaan akrab Dede Chandra- mengakui kebijakan ini secara tidak langsung akan berdampak berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan.

“Tetapi orientasinya adalah untuk mengurangi beban masyarakat. Jadi akan berdampak positif kepada masyarakat,” ungap Dechan belum lama ini.

Karena tujuannya untuk membantu meringankan beban masyarakat, anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat ini sangat mendukung kebijakan dan program penghapusan tunggakan dari Pemprov Jawa Barat ini.

Baca Juga

Agung Yansusan: Penyebarluasan Perda sebagai Bentuk Edukasi Masyarakat

“Setuju banget, mendukung sekali apa yang di lakukan Gubernur Jawa Barat,” ujar Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bogor ini.

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, masyarakat diberikan kesempatan untuk memperpanjang masa berlaku pajak kendaraannya mulai 20 Maret-6 Juni 2025. Dengan hanya membayar pajak tahun berjalan tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.

“Kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya,” ungkap KDM dalam keterangan resminya yang dikeluarkan Pemprov Jabar.

Baca Juga

DPRD Jabar Meminta Pemprov Agar Lakukan Pemetaan Ulang Kondisi Lingkungan

Mantan Bupati Purwakarta ini juga mengingatkan bahwa pajak kendaraan memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan.

Karena itu, KDM menegaskan setelah masa penghapusan tunggakan pajak ini berakhir, kendaraan yang belum membayar pajak tidak akan boleh melintas di jalan raya. Baik titu di jalan milik kota/kabupaten maupun jalan provinsi.

“Nanti yang tidak bayar pajak padahal kami sudah memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak bisa lagi nanti motor-mobil yang tanpa pajak lewat di jalan kabupaten, lewat di jalan provinsi,” tegas KDM. (*)

Baca Juga

Program JFLS Dibatalkan, Untung: Harus Evaluasi Menyeluruh dan Hak Mahasiswa Miskin Tak Boleh Hilang

Editor : Abdul Basir