A Yamin Kritisi Klasifikasi Desa di Jabar tak Sesuai Kondisi Lapangan

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id  - Anggota Komisi I DPRD Jabar A Yamin mengkritisi klasifikasi desa di wilayah Jawa Barat menjadi 3 yakni Desa Mandiri, Desa Maju, dan Desa Berkembang.

Klasifikasi Desa tersebut dicantum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jabar 2024.

Baca Juga

Dede Chandra Dorong Peningkatan Layanan untuk Lansia di Jabar

Namun, menurut Yamin, pengklasifikasian desa tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pasalnya, masih banyak desa yang masih di bawah standar. Contoh sederhananya, banyak bangunan Balai Desa, juga infrastruktur lainnya yang masih di bawah standar.

“Itu kan LKPj Gubernur yang lalu ya, bukan Gubernur yang sekarang. Tapi kalau secara pemerintahan, kan siapapun gubernurnya, pemerintahan tetap satu,” ujar Yamin.

“Standar infrastrukturnya itu masih belum kuat, dan saya ingin menguatkan. Makanya saya mengkritisi sekali ketika ada Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang. Karena apa? jangan sampai yang di sebut Desa Mandiri itu hanya ada di perkotaan karena jangkauannya kecil. Tapi kayak Kabupaten Sukabumi, ada 47 kecamatan 380 sekian desa, jangkauannya sangat luas,” jelas Yamin.

Baca Juga

Taufik Nurrohim Tekankan Pentingnya Sinergi Bandara Husein dan Kertajati Demi Kepentingan Rakyat

Yamin pun meminta Pemprov Jabar melihat langsung kondisi desa-desa di pelosok. Jika dalam laporan, disebutkan jumlah klasifikasi desa Mandiri, lalu Desa Berkembang, dan Desa Maju, namun dalam kenyataan justru masih ada desa juga dengan kategori tertinggal.

“Kenyataan di lapangan kan Desa Tertinggal juga ada rasanya. Itu yang saya soroti. Sehingga saya bilang jangan melihat laporan seperti ini, (Klasidikasi Desa) Berkembang, (Desa) Maju, lihat yang riilnya. Kenyataannya ketika saya ke lapangan itu malah mundur, ketertinggalan,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut

Yamin mencontohkan, saat dirinya melakukan kunjungan kerja di salah satu desa di Kabupaten Sukabumi. Dia menilai, bangunan Kantor Kepala Desa saja sudah tidak layak untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga

Agung Yansusan: Penyebarluasan Perda sebagai Bentuk Edukasi Masyarakat

“Saya rapat, aulanya pun kayak rumah. Ngga layak lah untuk saya komentari. Jadi kita ingin agar representatif lah. Kantor (Desa) itu kan pelayanan untuk masyarakat, biar rapi dan tertata,” ucap Yamin.

Khusus untuk wilayah Sukabumi, Yamin yang merupakan legislator asal Dapil V Kota dan Kabupaten Sukabumi tersebut, meminta agar Pemprov Jabar memberikan perhatian lebih. Terutama desa-desa yang berada di pelosok, seperti di Kabupaten Sukabumi.

“Mungkin sama dengan wilayah Garut, atau wilayah lainnya. Tapi kalau Sukabumi ini, saya melihat kurang perhatiannya. Pemerataan fiskalnya juga tidak adil untuk Sukabumi. Saya yakin Sukabumi bantuan desanya itu kecil. Artinya bantuan yang sifatnya infrastruktur ya, bukan bantuan normatif ya,” papar Yamin

Baca Juga

DPRD Jabar Meminta Pemprov Agar Lakukan Pemetaan Ulang Kondisi Lingkungan

Jika hanya mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD) serta bantuan rutin, menurut Yamin, tidak akan cukup untuk membangun infrastruktur desa. Karena itu di perlukan bantuan-bantuan lainnya, seperti yang di terima desa-desa di kabupaten/kota lainnya.

“Makanya saya mendorong, terutama di pasisian (pelosok), untuk Sukabumi tolonglah dapat perhatian khusus gitu. Jangan klasifikasi desa nya, Maju, Berkembang, tapi nyatanya (Desa) Tertinggal,” pungkas Yamin. (*)

Editor : Abdul Basir