Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan Disorot Demokrat: Sejauh Mana Realisasi 9 Janji Utama?

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Ketua DPD Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto mengaku belum puas dengan kinerja Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

Hal tersebut di utarakan Anton usai Dedi dan Erwan telah menjalani 100 hari kepemimpinan di sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar.

Baca Juga

Jawa Barat Tuai Manfaat Ekonomi dan Sosial dari Piala Presiden 2025

Menurutnya, Demokrat sebagai salah satu pengusung Dedi dan Erwan pada Pilgub Jawa Barat 2024 lali. Akan terus meningkatkan agar semua program dan janji yang telah cadangan saat kampanye dapat direalisasikan.

"Kami akan tetap mengawal setiap janji yang pernah diucapkan KDM. Kita tidak puas begitu saja. Kita ingatkan terus, agar semua yang dijanjikan bisa direalisasikan,” kata Anton, Selasa (8/7/2025).

“Kita berharap seperti yang tadi bilang. Janjiannya dari 9 janji tadi, udah berapa sih yang sudah dipenuhi? Belum. Belum. Nah kan kata beliau, itu kan kita ngata para masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga

Program Pemutihan Pajak di Jabar Diperpanjang, Manfaatkan Kesempatan Terakhir!

Pada Pilkada lalu, pasangan Dedi Mulyadi -Erwan Setiawan sendiri mengusung visi ‘Jabar Istimewa untuk Jawa Barat yang Lebih Maju’. Untuk mewujudkan visi tersebut, keduanya menyusun empat misi utama, dan menyiapkan 9 program unggulan.

Empat misi pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan tersebut, yakni: Pertama, mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertaqwa, dan profesional pada bidang tugas masing-masing.

Kedua, mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini.

Baca Juga

Tepis Isu Dana Umat, Dedi Mulyadi Tegaskan RS Welas Asih Dibiayai APBD

Ketiga, mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah utara dan selatan dengan mendorong investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana.

Keempat, memperkuat pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang proporsional untuk mendukung transformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (clean governance).

“Ini yang janji kan yang bersangkutan. Tentu biar yang masyarakat aja menjawab. Jadi kan kita nggak bisa bilang belum, ada yang bilang udah itu kan objektif ya. Tergantung kita memandangnya bagaimana,” tandas Anton Sukartono Suratto. (*)

Editor : Abdul Basir