Gubernur Jabar Sambut Baik Kenaikan Dana Alokasi Umum di 2023

BANDUNG, iNews.id - Pemerintah pusat akan menaikkan dana alokasi umum (DAU) di tahun 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan kenaikan tersebut menjadi kabar baik untuk Jawa Barat yang memiliki 27 Kota/Kabupaten.
Gubernur mengatakan itu, saat memberikan sambutan pada puncak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Rabu (30/3/2022).
"Berita baik, berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah. dana alokasi umum (DAU) akan naik, Pak sekda Jabar kemarin rapat 2023 Insyaallah akan mulai berlaku," Ucapnya.
Gubernur menyebutkan kenaikan tersebut salah satu pejuangan dari Provinsi Jawa Barat yang meminta kepada pemerintah pusat, agar adanya keuangan bagi hasil berbasis penduduk.
"Jadi siap-siap bu Ade (Bupati Bogor) penduduknya paling besar tahun depan miliar-miliar atau triliun saya tidak tahu akan hadir mengiringi jumlah penduduknya yang besar yang selama ini kurang proporsional," ucapnya.
Emil sapaan akrabnya mengatakan, kenaikan dana alokasi umum nanti tidak akan mengurungkan pemekaran wilayah di Jawa Barat. Hal itu dikarenakan pemekaran suatu kebutuhan sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan di antara wilayah.
"Kita ada perjuangan pemekaran daerah, walaupun masih moratorium di pemerintah pusat. Sampai saat ini tetap pemekaran wilayah tentunya secara politik harus kita perjuangkan," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mengubah skema penyaluran dana alokasi umum (DAU) dari pusat ke daerah. Hal itu berdasarkan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Dengan formula yang ada, Sri menjamin tidak akan ada daerah yang mengalami penurunan alokasi DAU. Malahan, DAU sejumlah daerah akan meningkat. Kenaikan terjadi di 16 provinsi dan 198 kabupaten atau kota di Indonesia. (*)
Editor : Abdul Basir