DPRD Jabar Mediasi Persoalan Doxing yang Melibatkan Diskominfo dan Neni Nur Hayati

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - DPRD Jabar menanggapi serius kasus doxing yang menimpa Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati. 

Sebab, doxing diduga dipicu akibat postingan akun media sosial (Medso) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat. Akibatnya, Neni mendapatkan serangan digital hingga ancaman pembunuhan.

Baca Juga

Farhan Prihatin Wisma MPR Ludes Terbakar, Bandung Kehilangan Cagar Budaya

Atas dasar itu, DPRD Jabar melalui Komisi 1 mengadakan mediasi, kedua pihak dipertemukan secara hybrid, di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jabar.

Ketua Komisi 1 DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan mediasi bertujuan untuk meredakan konflik dan mencegah perkara ke ranah hukum yang dilayangkan kepada Diskominfo Jabar.

“Tadi kan sudah bertemulah walaupun pihak Bu Neni dan teman-teman. hanya bisa lewat online. Ya, isinya kan semua teman-teman sudah mengikuti. Kalau soal permintaan maaf, ya kita bisa lihat tadi di Kominfo-nya begitu,” katan Rahmat Hidayat Djati.

Baca Juga

Sekretariat DPRD Jabar dan IWP Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pemberitaan

“Soal dia hanya memenuhi bahwa sudah di-take down, belum menjawab kan soal permintaan maaf dia juga enggak terucap secara terbuka begitu dan merasa sudah cukup dengan jawaban somasi,” tambahnya.

Menurutnya, DPRD Jabar hanya memfasilitasi agar permasalahan tersebut tidak lagi panjang, apalagi berlanjut sampai ke ranah hukum. 

“Bahwa ini tidak boleh terulang lagi. Terutama yang saran itu biar tidak lanjut ke meja hukum. Itu maksudnya. Selama bisa diperbaiki,” tandasnya.

Baca Juga

Dede Chandra Dorong Peningkatan Layanan untuk Lansia di Jabar

Dalam mediasi tersebut, Neni Nurhayati hadir secara daring dengan didampingi tim kuasa hukum dari LBH PP Muhammadiyah. Ia mengaku menghargai upaya mediasi yang telah dilakukan Komisi I DPRD Jabar.

“Saya berterima kasih dan sangat mengapresiasi Komisi I DPRD ketika tadi menyampaikan perspektif-perspektifnya, termasuk permintaan maaf yang seharusnya diucapkan Diskominfo Jabar,” ujar Neni.

Kendati begitu, Neni menyayangkan tidak adanya itikad baik dari Diskominfo Jabar karena tampak enggan untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

Baca Juga

Taufik Nurrohim Tekankan Pentingnya Sinergi Bandara Husein dan Kertajati Demi Kepentingan Rakyat

“Padahal kalau misalnya Diskominfo sendiri mewakili Pemerintahan Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf, selesai permasalahannya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar menyatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menurunkan unggahan foto dan menanggapi somasi.

“Kami sudah beberapa kali melakukan upaya-upaya. Pertama, keberatan terhadap foto tadi itu, kami sudah takedown. Kedua, kita jawab juga surat somasi yang dilayangkan kepada Pemprov Jabar,” ujar Adi.

Baca Juga

Agung Yansusan: Penyebarluasan Perda sebagai Bentuk Edukasi Masyarakat

Disinggung terkait sikap Diskominfo Jabar yang enggan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, Adi tidak menjawab. Namun, ia membantah tudingan adanya buzzer yang didanai dari APBD, dan mengaku prihatin atas serangan daring yang menimpa Neni.

“Kami prihatin dan menyayangkan yang terjadi kepada Bu Neni seperti serangan-serangan dari netizen,” tutupnya. (*)

Editor : Abdul Basir