Bandung Jadi Lokasi Uji Publik Program Berdaya Berusaha untuk UMKM dan Ekonomi Kreatif

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar Uji Publik Program “Berdaya Berusaha” di Bandung Creative Hub, Senin (25/8/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan sehingga program dapat lebih relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan dunia usaha.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menjelaskan bahwa pendekatan kolaboratif yang diterapkan pemerintah merupakan paradigma baru dalam merancang kebijakan publik.

“Hari ini adalah bukti komitmen kami untuk mengubah total cara kerja pemerintah. Partisipasi publik harus bermakna, dimulai sejak perancangan awal, bukan sekadar formalitas setelah dokumen final. Ini adalah esensi dari Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) yang menjadi prinsip pimpinan kami, Presiden Prabowo dan Menko Muhaimin Iskandar,” ujar Leontinus.

Fokus pada UMKM dan Ekonomi Kreatif

Uji publik ini dihadiri puluhan CEO, akademisi, komunitas, serta perwakilan pemerintah daerah. Leontinus menekankan pentingnya mendengar masukan langsung dari para pelaku usaha dan masyarakat agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan tantangan di lapangan.

“Kami memilih Bandung karena kota ini merupakan episentrum kreativitas. Masukan dari ITB, para CEO startup, hingga komunitas kreatif akan menjadi fondasi untuk menyempurnakan program ini sebelum diluncurkan secara nasional. Program ini bukan lagi sekadar program Kemenko PM, tetapi program kita semua,” kata Leontinus.

Diskusi uji publik dibagi dalam beberapa sesi breakout yang menyoroti sub-sektor ekonomi kreatif, seperti kuliner, fesyen, kriya, dan game. Leontinus menambahkan, pendekatan ini mirip dengan prinsip “focus on customer” di sektor swasta, di mana publik dianggap sebagai “konsumen” utama pemerintah.

“DNA yang saya bawa dari sektor swasta adalah obsesi mendengar suara konsumen. Di pemerintahan, ‘konsumen’ kita adalah publik,” ujarnya.

Editor: Agung Bakti Sarasa