Program Asuransi Rp60 Miliar Demul Disorot DPRD Jabar: Gimmick Politik?

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, mengkritisi rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Demul) yang akan mengalokasikan dana Rp60 miliar untuk program asuransi pekerja sektor informal.

Ia menilai program tersebut belum memiliki kejelasan skema, mekanisme seleksi, dan landasan hukum yang kuat.

Baca Juga

Imah Merendah, Hirup Tumaninah: Fokus Rumah Sebelum Gaya Hidup Konsumtif

“Belum ada penjelasan detail, siapa saja penerima manfaatnya, bagaimana mekanisme seleksinya, dan apa landasan hukumnya. Tanpa kejelasan itu, program ini rawan sekadar menjadi gimmick politik,” kata Maulana di Bandung, Selasa (9/9/2025).

Maulana menjelaskan, premi asuransi berbeda dengan tabungan. Begitu dibayarkan, dana tidak bisa kembali ke kas daerah kecuali ada klaim. Ia juga menyoroti keberlanjutan program tersebut.

“Kalau anggaran Rp60 miliar tahun 2025 tidak terserap sepenuhnya, uangnya memang tetap di BPJS sebagai subsidi silang. Persoalannya, apakah manfaatnya benar-benar kembali ke pekerja informal Jawa Barat? Kalau programnya mau diteruskan, darimana lagi sumber anggarannya? Kalau tidak, bukankah sayang Rp60 miliar hanya menguap begitu saja?” jelasnya.

Baca Juga

Pemerintah Percepat Kepemilikan Rumah Subsidi dengan Skema KUR Khusus Perumahan

Menurut Maulana, dana sebesar itu sebaiknya diarahkan ke program yang lebih produktif, seperti modal usaha untuk kelompok masyarakat.

“Misalnya diberikan sebagai modal usaha. Satu kelompok beranggotakan lima orang bisa memperoleh Rp25 juta melalui mekanisme kompetisi proposal dengan kriteria yang terukur. Dampaknya jelas, bisa menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap pergeseran anggaran harus sesuai mekanisme perubahan APBD dengan persetujuan DPRD.

Baca Juga

Anggaran Rumah Tangga Dedi Mulyadi dan Wakilnya Capai Rp33 M, Pengamat: Harus Evaluasi

“Kalau tidak sesuai prosedur, ini bisa menjadi temuan BPK. Kebijakan publik yang baik harus memiliki dasar hukum kuat, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi rakyat, bukan sekadar program yang viral di media,” pungkas Maulana.

Editor : Rizal Fadillah