Kemendagri Mulai Evaluasi Tunjangan Perumahan DPRD, Jabar Jadi yang Pertama

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, bergerak cepat mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkonsultasi sekaligus menyerahkan hasil evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan yang menuai polemik di masyarakat.

Baca Juga

Farhan Prihatin Wisma MPR Ludes Terbakar, Bandung Kehilangan Cagar Budaya

Langkah ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi tunjangan perumahan DPRD ke Kemendagri.

Evaluasi Tunjangan Perumahan DPRD Jawa Barat

Baca Juga

DPRD Jabar Mediasi Persoalan Doxing yang Melibatkan Diskominfo dan Neni Nur Hayati

Dalam rapat bersama pimpinan fraksi, DPRD Jabar menyatakan siap melakukan evaluasi bersama Kemendagri.

Baca Juga

Sekretariat DPRD Jabar dan IWP Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pemberitaan

Menurut MQ Iswara, momen evaluasi kali ini tepat karena berbarengan dengan pembahasan APBD Perubahan Jawa Barat yang sedang dinilai Kemendagri.

“Alhamdulillah, hari ini saya mewakili DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai hasil rapim menyampaikan kesiapan DPRD Jawa Barat terkait tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi Kemendagri. Jabar menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi,” kata MQ Iswara saat dihubungi di Kemendagri, Rabu (10/9/2025).

Baca Juga

Dede Chandra Dorong Peningkatan Layanan untuk Lansia di Jabar

Arahan Mendagri Terkait Evaluasi Tunjangan Perumahan

Baca Juga

Taufik Nurrohim Tekankan Pentingnya Sinergi Bandara Husein dan Kertajati Demi Kepentingan Rakyat

Iswara menjelaskan bahwa sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, seluruh tunjangan perumahan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia akan dievaluasi.

“Kemendagri akan langsung menindaklanjuti. Dan ternyata tidak hanya Jawa Barat, sesuai arahan Mendagri, seluruh DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia tunjangan perumahannya akan dievaluasi,” tegasnya.

Jawa Barat Jadi Percontohan Evaluasi Tunjangan DPRD

Disinggung mengenai hasil evaluasi, MQ Iswara menegaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi tunjangan perumahan DPRD ke Kemendagri.

“Terkait proses evaluasi di Kemendagri, menunggu semua evaluasi setiap provinsi masuk. Jawa Barat adalah provinsi pertama yang menyerahkan evaluasi ke Kemendagri,” tandasnya.

DPRD Jabar Siap Dievaluasi Kemendagri

Sebelumnya, DPRD Jabar telah menyatakan siap dan berkomitmen melakukan evaluasi terhadap tunjangan perumahan anggota dewan.

MQ Iswara menyebut tunjangan rumah yang diterima anggota dewan merupakan bagian dari belanja APBD sehingga evaluasinya menjadi kewenangan Kemendagri.

“Kami sepakat, tunjangan perumahan yang kami terima siap dievaluasi. Karena ini melekat dalam APBD, maka evaluasi akan dilakukan oleh kementerian, dan kami siap untuk itu,” ujarnya.

Editor : Rizal Fadillah