Ancaman Siber Makin Nyata! Aktor Non-Negara Ikut Guncang Politik Dunia

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Di era digital, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada serangan militer. Ruang siber kini menjadi arena baru di mana informasi dimanipulasi, narasi diproduksi, dan opini publik diarahkan untuk melemahkan fondasi demokrasi.

Ancaman ini semakin kompleks karena melibatkan campuran aktor dalam maupun luar negeri, sehingga sulit membedakan mana ancaman internal dan mana ancaman eksternal.

Kasus Taiwan 2020: Ilustrasi Nyata Operasi Informasi Asing

Kasus pemilu presiden Taiwan 2020 menjadi contoh nyata bagaimana ruang digital dimanfaatkan untuk intervensi demokrasi. Tiongkok diduga melancarkan operasi informasi berskala besar dengan berbagai modus.

Media resmi pro-Beijing menyebarkan narasi yang mendiskreditkan demokrasi Taiwan. Content farm berbasis komersial di Malaysia dan negara lain memproduksi artikel bermutu rendah untuk menguasai algoritma Facebook dan YouTube. Influencer lokal Taiwan tanpa sadar ikut menyebarkan pesan yang dibiayai Beijing.

Narasi yang dibangun cukup konsisten: demokrasi digambarkan sebagai sistem gagal, Presiden Tsai Ing-wen dituduh boneka Amerika, dan Hong Kong dijadikan peringatan bahwa demokrasi hanya membawa kekacauan.

Bahkan, pesan berantai di LINE menyebarkan ketakutan bahwa pergi ke tempat pemungutan suara bisa menularkan pneumonia Wuhan. Semua ini merupakan bentuk intervensi langsung terhadap proses demokrasi Taiwan.

Peran Aktor Non-Negara dalam Serangan Informasi

Menariknya, sebagian besar operasi ini tidak dilakukan langsung oleh militer atau pemerintah Tiongkok. Banyak dikerjakan oleh aktor non-negara seperti perusahaan PR, influencer, hingga content farm yang didorong motif keuntungan finansial.

Hal ini membuat batas antara internal dan eksternal, militer dan sipil, semakin sulit ditentukan. Broto Wardoyo, dosen dan Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, menegaskan:

“Pihak asing, baik negara maupun non-negara, bisa menjadi aktor serangan informasi. Serangan itu nyata dan sifatnya hibrida sehingga kita sulit membedakan apakah ancaman itu berasal dari dalam atau luar negeri.”

Dampak: Polarisasi dan Erosi Demokrasi

Dampak operasi semacam ini bukan hanya kebingungan informasi, tetapi juga polarisasi yang semakin dalam. Masyarakat terdorong masuk ke ruang gema digital, hanya mendengar narasi yang memperkuat prasangka sendiri.

Akibatnya, demokrasi dipertanyakan, sementara model otoritarian dipromosikan sebagai solusi yang lebih stabil. Inilah bukti ancaman siber mampu merusak legitimasi politik tanpa satu pun peluru ditembakkan.

Pelajaran Bagi Indonesia: Kedaulatan Digital Harus Dijaga

Kasus Taiwan tidak bisa dilihat hanya sebagai masalah regional Asia Timur. Sebaliknya, ia adalah contoh global bagaimana ruang digital dimanfaatkan untuk menggoyang demokrasi. Negara-negara dengan sistem politik terbuka menjadikan Taiwan laboratorium tempat strategi intervensi informasi diuji sebelum diterapkan di berbagai belahan dunia.

Indonesia, dengan populasi pengguna internet terbesar di Asia Tenggara dan demokrasi yang bergantung pada ruang digital, berada pada posisi rawan. Polarisasi politik yang sudah terbentuk dapat dengan mudah diperkuat oleh narasi asing yang dikemas oleh aktor domestik.

Jika pola yang sama terjadi di sini, sulit menandai di mana pengaruh luar berhenti dan di mana isu dalam negeri dimulai. Batas antara internal dan eksternal di ruang siber amat tipis, dan aktor asing non-negara sering menjadi perpanjangan tangan yang efektif.

Editor : Rizal Fadillah