Wagub Jabar Soroti Penurunan APBD 2026, Tekankan Penyesuaian Anggaran

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyoroti rencana pengelolaan APBD Jabar 2026 yang mengalami penurunan sebesar Rp2,4 triliun akibat pengurangan dana dari pemerintah pusat. Menurut Erwan, meski kondisi ini memberatkan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus segera melakukan penyesuaian anggaran.

“Ya memang itu memberatkan daerah termasuk Jawa Barat dan kota/kabupaten. Ya tapi mau bagaimana lagi, keuangan di pusat saat ini memang seperti itu, ya kita harus terima,” ujar Erwan di Gedung DPRD Jabar, Kamis (25/9/2025).

Baca Juga

BREAKING NEWS Hubungan Memanas Wagub Erwan-Sekda Jabar: Peran Herman Sudah di Luar Batas Kewenangan

Pengurangan dana pusat berdampak pada beberapa pos anggaran, mulai dari dana bagi hasil pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non-fisik. Akibatnya, APBD Jabar 2026 yang semula diproyeksikan sebesar Rp31,1 triliun kini turun menjadi Rp28,6 triliun.

Meskipun demikian, Erwan menegaskan pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjaga keberpihakan pada layanan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan irigasi.

“Ayeuna mah papinter-pinter lah istilahnya mengatur dari anggaran itu sendiri. Sekarang termasuk di DPRD provinsi, kota/kabupaten sudah siap untuk penyesuaian,” tambah Wagub.

Baca Juga

Wagub Jabar Puji Pembangunan Kabupaten Bandung

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa pihaknya akan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada 2026. Langkah ini menyusul pengurangan dana transfer pusat yang cukup signifikan ke Jawa Barat.

“Dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 penurunannya mencapai Rp2,458 triliun,” ujar Dedi, Kamis (25/9/2025).

Dedi menegaskan, meski anggaran berkurang, keberpihakan pada pembangunan layanan dasar warga Jabar tidak boleh dikurangi.

Baca Juga

BPJS Ketenagakerjaan Akui 12 Juta Pekerja di Jabar Belum Tercover

“Saya sebagai gubernur, pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, dan layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi tidak boleh berkurang,” tegasnya.

Dengan langkah penyesuaian dan efisiensi, Pemprov Jabar menegaskan tetap fokus menjaga kualitas pelayanan publik meski menghadapi tekanan anggaran dari pusat.

Editor : Agung Bakti Sarasa