Poros Maritim Terancam? Pakar Peringatkan Bahaya Penempatan Pensiunan Polisi di Jabatan KKP

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menempatkan pensiunan aparat kepolisian di posisi strategis kembali menuai sorotan. Kritik terbaru datang dari pengamat politik dan Direktur Institute for Strategic Political Insight (ISPI), Mohammad Ilyas, yang menyebut pola rekrutmen tersebut berpotensi menghambat regenerasi profesional muda di sektor kelautan dan perikanan.

Sorotan muncul setelah KKP menunjuk Lotharia Latif, pensiunan Polri, sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Keputusan ini dinilai tidak relevan dengan kebutuhan kompetensi teknis sektor kelautan serta tidak mencerminkan prinsip regenerasi birokrasi.

Baca Juga

Terima Penghargaan KKP, Pemkab Bandung Sukses Tingkatkan Konsumsi Ikan di Masyarakat

Butuh Pemimpin Teknis, Bukan Posisi Administratif Semata

Menurut Ilyas, kementerian yang mengelola sumber daya laut Indonesia membutuhkan kepemimpinan teknokratis dengan pemahaman akademik dan pengalaman sektoral yang kuat, bukan jabatan berbasis latar belakang komando.

“Masalahnya bukan soal hormat atau tidak hormat kepada mantan polisi. Ini soal relevansi kompetensi dan arah tata kelola sektor kelautan. Ketika posisi strategis terus diisi mantan aparat, berstatus P3K, lalu langsung menjadi Dirjen, ini fatal,” tegas dosen Universitas Jakarta ini pada Selasa, 25 November 2025.

Baca Juga

Selain Pasar Ekspor, Industri Pengelohan Perikanan Siap Kembangkan Pasar Dalam Negeri

Ekonomi Biru Butuh SDM Kompeten

Ilyas menekankan bahwa sektor kelautan merupakan bagian penting masa depan perekonomian nasional, seperti pengembangan Ekonomi Biru, hilirisasi maritim, modernisasi perikanan tangkap, hingga digitalisasi tata niaga hasil laut.

Semua kebijakan itu membutuhkan keahlian teknis dan perspektif strategis yang hanya bisa dibangun melalui pendidikan dan pengalaman langsung di sektor kelautan.

“Talenta muda Indonesia di bidang kelautan sangat banyak. Lulusan perikanan, oseanografi, ekonomi maritim, hingga teknologi kelautan siap berkontribusi. Kebijakan mengangkat pensiunan seperti ini justru tidak sehat, apalagi ASN P3K langsung dijadikan Dirjen,” kritiknya.

Rekomendasi ISPI untuk KKP

ISPI merinci tiga langkah mendesak yang perlu diambil KKP:

1. Evaluasi menyeluruh terhadap jabatan strategis yang saat ini ditempati mantan aparat tanpa kompetensi sektoral.

2. Membuka seleksi terbuka berbasis meritokrasi, memberi ruang bagi akademisi, profesional perikanan, dan teknokrat muda.

3. Menerapkan transparansi birokrasi, terutama alasan pengangkatan pejabat serta parameter kompetensi yang digunakan.

Peringatan Serius untuk Kinerja KKP

Ilyas mengingatkan, mempertahankan pola penempatan pejabat non-teknis akan berdampak buruk bagi tata kelola sektor kelautan. Mulai dari stagnasi kebijakan, matinya ruang inovasi, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap birokrasi.

“Jika Indonesia ingin menjadi Poros Maritim Dunia, birokrasi maritim tidak boleh dikelola seperti ruang pensiun bagi aparat. Negara membutuhkan profesional, bukan loyalis,” ujarnya menutup.

Editor : Rizal Fadillah