BGN Tekankan Kolaborasi UMKM dan Masyarakat untuk Ketahanan Pangan Bergizi di Program MBG

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya kolaborasi UMKM dan kelompok masyarakat sebagai fondasi ketahanan penyediaan pangan bergizi, terutama di wilayah rawan bencana.

Komitmen ini mengemuka dalam kegiatan Pemberdayaan UMKM dan Kelompok Masyarakat sebagai Supplier dalam Mendukung Program Makan Bergizi yang digelar di The Trans Luxury Hotel Bandung, Senin (15/12/2025).

Baca Juga

Usai Dijebol Penipu dan Dana Raib, SPPG Pangauban yang Lumpuh Tiga Pekan Kembali Beroperasi

Plt. Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Dr. Gunalan menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah tindak lanjut dari Program Makan Bergizi yang saat ini telah melibatkan sekitar 17.000 dapur dan melayani sekitar 44 juta penerima manfaat.

"Kami fokus ke proses berikutnya, yaitu pemberdayaan," ucap Dr. Gunalan ditemui disela-sela acara.

Dr. Gunalan merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tentang Tata Kelola MBG, khususnya Pasal 38 Ayat 1, yang mengamanatkan penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan MBG.

Baca Juga

Waka BGN Sony Sonjaya: Anak Jalanan Bagian dari Anak Indonesia, Harus Dapat Makanan Bergizi

"Sehingga UMKM, kemudian petani, dan peternak yang lokal itu kita prioritaskan," tegasnya.

Prioritas Produk Lokal dan Home Industry

Dr. Gunalan menyebutkan bahwa secara nasional, sekitar 40.000 UMKM telah terlibat dalam Program MBG. UMKM ini didorong untuk mengambil bahan dari industri rumahan (home industry), bukan dari pabrikan besar.

Baca Juga

BGN Wajibkan Kepatuhan Ketat SOP Pengelolaan Makanan Bergizi Gratis

"Jadi, olahan-olahan UMKM yang ada di rumah di re-branding dengan baik, kemudian gizinya ditakar dengan baik oleh ahli gizi," jelasnya.

Produk-produk ini kemudian disuplai ke depot-depot MBG. Ia mencontohkan produk roti yang dibuat oleh kelompok orang tua di salah satu Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di Bogor dan Depok. 

Roti tersebut dikelola dengan baik dan sangat dinikmati anak-anak, menciptakan kemistri antara orang tua dan anak serta memastikan uang kembali beredar di masyarakat.

Baca Juga

Pelatihan Pangan Siap Saji: Langkah Berani Cegah Bahaya Keracunan

Kolaborasi dan Rantai Pasok Antar Daerah

Selain pemberdayaan, BGN juga mendorong kolaborasi antar daerah. Narasumber lain dari BGN menjelaskan bahwa BGN mentransfer dana ke rekening mitra atau yayasan, yang kemudian bekerja sama dengan ahli gizi untuk mengatur kebutuhan dari UMKM di lapangan.

"Kalau misalnya, contoh di Sorong, kemarin kami ke Sorong, itu kebetulan bahan baku ada yang langka, itu didorong dari Surabaya. Jadi, ada kerja sama antar daerah," ujarnya.

Baca Juga

10 Ribu Penjamah Pangan Dilatih BGN, Perkuat Standar Keamanan Makanan Nasional

Kolaborasi ini bertujuan membangun rantai pasok yang kuat agar kebutuhan MBG dapat terpenuhi oleh UMKM.

Pengawasan Mutu dan Administrasi Ketat

Di sisi pengawasan, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2, Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Perpres 115.

Ia mengingatkan Kepala SPPG untuk selalu bekerja sama dengan ahli gizi sebelum menunjuk mitra atau UMKM lokal.

"Mulai dari bahan baku apa saja bahan yang dipakai, kemudian bagaimana cara pengolahannya, itu sudah harus disampaikan secara detail tertulis kepada ahli gizi," tegas Brigjen Albertus.

Dari sisi administrasi, UMKM yang bermitra dengan SPPG harus memiliki persyaratan lengkap, termasuk sertifikasi halal dan izin perusahaan dari kementerian terkait dan daerah.

Program MBG ini merupakan program lintas sektor yang sangat besar, melibatkan pusat, daerah, pengusaha, UMKM, perguruan tinggi, dan petani, yang seluruhnya tercantum dalam tata kelola Perpres Nomor 115.

“Jadi, artinya kalau UMKM yang bekerja sama dengan SPPG sudah pasti seharusnya lengkap persyaratannya,” tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah