Akademisi Tekankan Sinergi Pemkot Bandung dan Kampus untuk Perkuat Kebijakan Wali Kota

​​​BANDUNG, iNewsBandungRay.id  -  Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Muradi menekankan adanya kolaborasi pemkot Bandung dengan dunia kampus untuk memperkuat kebijakan.

Muradi mengatakan hal tersebut dalam Forum Profesor Bandung bertajuk “Catatan Kritis Akhir Tahun 2025 dan Proyeksi Kinerja Wali Kota Bandung Tahun 2026” yang diinisiasi Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC).

Baca Juga

Pemkot Bandung Tertibkan Plang Liar di Sekitar Stadion GBLA

Menurutnya, kampus selama ini memiliki banyak ruang diskusi internal, namun belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan teknis pemerintah daerah.

“Kampus kan ada dewan profesor, dewan guru besar, tapi tidak terlalu ada linkage dengan operasional di lapangan,”kata Muradi kepada media.

Muradi menjelaskan, forum ini menyajikan masukan yang bersifat teknis dengan mengaitkan kebijakan publik, pendekatan teoritis, serta aplikasinya di lapangan.

Baca Juga

Pemkot Bandung Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Sertifikat Halal

Ia menilai evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Wali Kota Bandung masih memerlukan waktu, mengingat masa kepemimpinan yang baru berjalan sekitar sembilan bulan.

“Kan baru sembilan bulan, belum setahun. Kita nunggu sama-sama pada evaluasi yang lebih detail,”ucapnya.

Muradi menekankan pentingnya Pemkot Bandung menetapkan program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat. Selain itu, kolaborasi internal antar organisasi perangkat daerah dinilai krusial agar program unggulan dapat diimplementasikan secara efektif.

Baca Juga

Hangat di Tengah Hujan, Ratusan Lansia Bandung Terima Bantuan

Muradi juga mendorong penguatan kolaborasi eksternal antara Pemkot Bandung dan perguruan tinggi, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran konsep.

“Yang paling penting adalah bagaimana ini disambut baik oleh teman-teman di pemkot, supaya ada linkage antara kampus dengan pemkot yang lebih teknis, bukan hanya sebatas teori,” jelasnya.

Selain itu, terkait permasalahan hukum yang menimpa Wakil Wali Kota Bandung, Muradi berpandangan hal tersebut tidak akan terlalu mengganggu kinerja pemerintahan daerah selama roda birokrasi tetap berjalan.

Baca Juga

Bagi Miras Saat Event Lari, Komunitas Free Runners Didenda Pemkot Bandung

“Saya kira di banyak daerah, meski salah satu pimpinan bermasalah, pemerintahan tetap bisa efektif berjalan. Kuncinya kolaborasi, koordinasi, dan program yang bisa diterima publik secara terbuka,”ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut baik pelaksanaan forum tersebut. Ia mengaku telah menunggu adanya ruang diskusi yang menghadirkan pandangan objektif dari kalangan akademisi.

“Di pemerintahan itu banyak kepentingan yang harus diakomodasi dan banyak subjektivitas. Ketika sudah terlalu lama berada dalam rutinitas, yang dianggap penting seringkali hanya yang rutin, sementara yang esensial dan substansial bisa terlewat,”kata Farhan.

Baca Juga

Minuman Beralkohol Muncul di Event Sport, Pemkot Bandung Tindak Tegas

Farhan berharap forum tersebut dapat memperkuat komunikasi antara birokrat dan akademisi sehingga menghasilkan kebijakan yang aplikatif dan berdampak nyata bagi masyarakat. 

Ia juga menyebut Pemkot Bandung telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi melalui nota kesepahaman.

“Tapi pada saat yang sama, setiap perguruan tinggi punya sosok-sosok yang bisa kita jadikan pegangan. Itu yang diperlukan,”katanya. (*)

Editor : Abdul Basir