Uang Habis di Akhir Tahun, Pemprov Jabar Sisakan Tunggakan Proyek Rp621 Miliar

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menuai sorotan tajam. Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur, ratusan kontraktor justru harus menelan pil pahit akibat pembayaran proyek yang mandek. Total tunggakan yang belum dibayarkan Pemprov Jabar tembus angka fantastis, mencapai Rp621 miliar.

Kondisi ini membuat para penyedia jasa konstruksi gigit jari. Proyek sudah rampung, pekerjaan selesai, namun hak pembayaran justru digeser ke tahun anggaran berikutnya. Fakta ini diakui langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar, Herman Suryatman.

Baca Juga

2.184 Orang Tewas akibat 9.016 Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Barat pada 2025

Ia membenarkan bahwa sebagian kewajiban pembayaran pada tahun anggaran 2025 terpaksa “diparkir” dan baru akan dilunasi pada 2026. Penyebab utamanya, pendapatan daerah tak mencapai target penuh.

Pendapatan Pemprov Jabar sepanjang 2025 hanya terealisasi 94,37 persen, jauh dari harapan. Imbasnya, kas daerah nyaris kosong saat tahun anggaran ditutup. Bahkan, saldo di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2025 disebut hanya menyisakan Rp500 ribu.

Situasi inilah yang membuat pembayaran proyek senilai ratusan miliar rupiah akhirnya ditunda dan dimasukkan ke APBD murni 2026.

Baca Juga

Diskuk Jabar Targetkan 3.000 UMKM Naik Kelas Ciptakan 30.000 Lapangan Kerja Baru

Herman beralasan, kegagalan mencapai target pendapatan bukan tanpa sebab. Menurutnya, sejak awal Pemprov Jabar memang memasang target yang agresif. Di sisi lain, terdapat hambatan serius seperti belum cairnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, hingga anjloknya penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Tren peralihan masyarakat ke kendaraan listrik ikut memperparah situasi. Pajak kendaraan listrik yang mendapat insentif dan keringanan otomatis menggerus potensi pendapatan daerah.

Meski demikian, Herman menolak jika kondisi ini disebut sebagai kegagalan kinerja keuangan daerah.

Baca Juga

7 Tempat Sarapan Paling Dicari di Cimahi: Dari Warung Legendaris sampai Kafe Kekinian

"Tetapi perlu kami garisbawahi, bukan berarti kinerja pendapatan tidak optimal. Kami sengaja strateginya sekarang pendapatannya diprogresifkan, sehingga kualitas pendapatan kita kalau dibandingkan dengan provinsi lain, In Syaa Allah jauh lebih baik," ujar Herman di Kota Bandung, Senin (5/1/2026)..

Ia menegaskan, proyek-proyek yang belum dibayar tersebut diklaim sudah “diamankan” dalam APBD 2026. Artinya, kontraktor hanya diminta bersabar lebih lama.

"Artinya semua dibelanjakan dan untuk tunda bayar, kita akan bayar di 2026, sudah kita alokasikan, jadi aman. Enggak sudah diantisipasi," ucapnya.

Baca Juga

Investasi Ekraf Melambung 66 Persen, Pemerintah Siapkan KUR Rp10 Triliun untuk Intelektual Properti

Ke depan, Pemprov Jabar berjanji akan melakukan perencanaan keuangan yang lebih ketat agar kasus serupa tidak terulang. Herman menyebut, penyesuaian antara belanja dan pendapatan akan menjadi fokus utama.

"Semua terkendali dan kita set up manajemen kas, sehingga tetap seimbang antara pendapatan dan belanja. In syaa Allah sudah kita antisipasi, yang Rp600 miliar kita bayarkan di 2026," katanya.

Terkait potensi wanprestasi atau pelanggaran kontrak akibat keterlambatan pembayaran, Herman menegaskan bahwa para penyedia jasa sudah diberi pemberitahuan sejak awal. Menurutnya, kontraktor telah memahami dan menerima risiko tunda bayar tersebut.

Baca Juga

61 Tahun Golkar Jabar: Nggak Cuma Seremoni, Langsung Gaskeun Hitung Mundur Pemilu 2029

"Enggak ada masalah yang penting pelaksana kegiatan mau menerima dan kooperatif. Kita sudah berikan warning dari awal dan teman-teman menerima dan yang terpenting ada kepastian. 2026 sudah pasti teralokasi dan pasti dibayar. Ini hanya tunda aja karena tahun anggaran harus kita tutup di 31 Desember," ujarnya.

Lebih lanjut, Herman menyebut tidak ada dana menganggur atau idle money di kas Pemprov Jabar. Ia justru menilai tingginya belanja sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan, meski risikonya adalah penundaan pembayaran.

"Tugas pemerintah menyejahterakan dan Pak Gub, kami semua fokus bagaimana belanja ini dioptimalkan, jangan sampai ada idle money. Saat kinerja belanja bagus, memang ada risiko ya. Tunda bayar. Enggak ada masalah, yang penting para pihak mau menerima, pihak penyedia mau menerima," ucapnya.

Adapun proyek-proyek yang terdampak tunda bayar tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR), Dinas Perhubungan, serta beberapa OPD lainnya.

"(Pekerjaannya) Ada jalan, PJU dan lain sebagainya. Yang jelas kita sudah antisipasi. Yang bahaya itu, apabila banyak yang idle money," tuturnya.

Namun di balik klaim antisipasi tersebut, fakta ratusan miliar rupiah yang belum dibayarkan tetap menjadi beban nyata bagi kontraktor. Pembangunan boleh digenjot, tetapi tanpa manajemen kas yang solid, risiko gagal bayar kembali menghantui roda pembangunan di Jawa Barat.

Editor : Agung Bakti Sarasa