Rp 3,7 Triliun Masih Tertunda, Dedi Mulyadi Tegaskan Transparansi dan Efisiensi BUMD

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kewajiban terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, khususnya bank bjb, agar segera menyelesaikan kewajiban finansialnya.

Dedi Mulyadi menyebut, manajemen bank bjb telah melakukan komunikasi resmi dengan jajaran direksi Danantara, dan telah mendapat respons positif.

Baca Juga

1 Tahun Pemerintahan Dedi Mulyadi-Erwan di Jabar, Tingkat Kepuasan Masyarakat capai 95,5 Persen

“Bank Jabar sudah berkirim surat ke Direktur Utama Danantara dan sudah ada respons yang baik. Mudah-mudahan segera terealisasi. Nilainya hampir Rp 3,7 triliun,” tegas Dedi Mulyadi usai menjadi narasumber dalam Round Table Discussion (RTD) yang digagas Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored (AFU) di Holiday Inn Pasteur, Bandung, Kamis (22/1/2026).

Konsep Danantara dan Penataan BUMD Jawa Barat

Menanggapi konsep Danantara yang akan diterapkan di tingkat daerah, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menjelaskan bahwa Danantara pada prinsipnya merupakan sistem pencatatan dan pengelolaan aset pemerintah secara terintegrasi.

Baca Juga

Kasus TPPO 12 Warga Jabar di Sikka, Polisi Tetapkan 2 Tersangka

Menurutnya, aset pemerintah daerah memiliki nilai strategis besar jika dikelola secara terpusat dan profesional, sebagaimana konsep hilirisasi yang diterapkan pemerintah pusat.

“Di daerah pun sama. Minggu depan kita akan MoU untuk menggabungkan seluruh BUMD di Jawa Barat menjadi satu BUMD besar di luar bank bjb,” jelas KDM.

Dengan skema tersebut, struktur BUMD Jawa Barat akan disederhanakan menjadi dua entitas utama, yakni bank bjb dan satu holding BUMD gabungan.

Baca Juga

Plus Minus 1 Tahun Dedi Mulyadi Pimpin Jawa Barat, Ini Kata Ketua Komisi I DPRD Jabar

“Supaya tidak berantakan seperti sekarang. Walaupun beberapa BUMD merugi karena pengelolaan yang kurang baik, asetnya nilainya hampir Rp 4 triliun. Itu bisa menjadi nilai strategis kalau dikelola secara benar,” tegasnya.

Nagara Institute Soroti Transparansi BPI Danantara

Sementara itu, Ketua Pelaksana Nagara Institute sekaligus Founder AFU, Dr. Akbar Faizal, S.H., M.Si., menyebut pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menimbulkan banyak pertanyaan publik yang perlu dijawab secara transparan.

Baca Juga

Gedung Sate Dikepung Truk Tronton, Ribuan Penambang Jabar Tuntut Keadilan

“Forum ini dirancang untuk memberikan kejelasan terkait lima aspek ekonomi krusial yang menyelimuti BPI Danantara,” ujar Akbar.

Kelima aspek tersebut meliputi:

1. Kepastian sumber pendanaan, selain aset BUMN,

2. 

   Baca Juga

   Dedi Mulyadi: Tak Ada Negosiasi, Pasirlangu Wajib Jadi Hutan Seutuhnya

   Penetapan tujuan dan prioritas investasi agar tidak berbenturan dengan kepentingan ekonomi daerah,

3. Manajemen portofolio investasi yang terukur,

4. Mekanisme manajemen risiko yang ketat,

5. Komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi publik.

“Konsep Danantara sebagai super holding yang menggabungkan holding operasional dan holding investasi diharapkan mampu meningkatkan daya saing BUMN di tingkat global,” paparnya.

Tantangan Internal Danantara Disorot Pengamat

Narasumber lainnya, Dr. Hendri Satrio, Founder Kedai Kopi, menyoroti berbagai isu internal yang menyertai pembentukan Danantara.

Menurutnya, meski Danantara diharapkan menjadi “keajaiban ekonomi” Indonesia, tantangan internal justru tak bisa diabaikan.

“Ada isu bahwa dari sekitar 800 BUMN akan dirampingkan menjadi 200. Itu problem tersendiri. Karyawan, direksi, komisaris, hingga tim pendukungnya akan diarahkan ke mana?” pungkas Hendri.

Editor : Rizal Fadillah