Satgas MBG KBB Monitoring SPPG di Batujajar, Dorong Standarisasi dan Miliki SLHS

BANDUNG BARAT,iNews Bandung Raya.id - Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bandung Barat memonitor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kegiatan ini bagian dari pengawasan pelayanan sekaligus mempercepat pelaksanaan program MBG ke penerima manfaat di KBB supaya berjalan sesuai standar.

Baca Juga

Skrining Supplier Sampai Distribusi: Ini Ilmu Food Handler yang Wajib Dikuasai SPPG

“Monitoring ke beberapa SPPG ini menjadi tugas kami dalam rangka percepatan program MBG di Bandung Barat. Kami ingin menciptakan kolaborasi yang baik dengan mitra, SPPG, Dinas Kesehatan, serta aparat kewilayahan agar pelayanan kepada penerima manfaat semakin baik,” kata Ketua Satgas MBG Pemda KBB, Fauzan Azima saat ditemui di SPPG Selacau RT 02/04, Kecamatan Batujajar, Selasa (10/3/2026).

Fauzan mengatakan kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Lingkungan Hidup, hingga Camat. Monitoring bukan untuk mencari kesalahan, tapi memastikan berbagai aspek pelayanan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Hasil monitoring, masih terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi, terutama terkait standar baku mutu dan sertifikasi kesehatan lingkungan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Kami mendorong semua mitra memiliki SLHS, saat ini ada yang sudah dan ada juga yang masih berproses," terangnya.

Ditanya terkait dengan alur penyajian makanan di dapur SPPG, Fauzan secara umum sudah sesuai. Namun ia menekankan pentingnya kesesuaian alur penyajian makanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta kelengkapan informasi teknis di lokasi pelayanan bagi pegawai.

"Harapannya ke depan ada juga survei kepuasan ke penerima manfaat sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Kalau masyarakat puas tentu harus pertahankan, namun jika kurang maka harus ada perbaikan," tuturnya.

Sedangkan hingga kini jumlah SPPG di KBB telah mencapai 196 unit yang tersebar di 16 kecamatan. Adapun wilayah yang belum tercover layanan seperti di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), yaitu sebagian Kecamatan Padalarang, Rongga, Cipongkor, dan Cipendeuy, telah dikoordinasikan ke BGN.

Di tempat yang sama Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinas Kesehatan KBB, Mawadah mengatakan, telah melakukan pengecekan terkait sertifikat SLHS pada sejumlah SPPG di wilayah KBB.

Hingga saat ini sudah ada 104 SPPG yang berhasil memperoleh sertifikat SLHS. Proses penerbitan sertifikat tersebut dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi.

“Kalau persyaratannya lengkap, proses penerbitan sertifikat SLHS bisa selesai dalam dua hari,” sebutnya.

Ia mencontohkan, fasilitas sarana dan prasarana menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian. Sebuah SPPG harus memperoleh nilai minimal di atas 80 untuk dinyatakan memenuhi standar kesehatan lingkungan.

Seperti SPPG Selacau di RT 02/04, Batujajar, hasil penilaian menunjukkan nilai 87 pada indikator IKL (Indeks Kesehatan Lingkungan), sehingga dinilai telah memenuhi standar yang ditetapkan.

“Nilai IKL SPPG Selacau mencapai 87, artinya sudah di atas standar minimal. Hanya ada beberapa hal kecil yang perlu diperbaiki, misalnya terkait pengelolaan tempat sampah," ujarnya.

Sementara itu, Camat Batujajar Andi M Hikmat mendukung penuh kegiatan monitoring tersebut sebagai bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah daerah, aparat kewilayahan, dan mitra SPPG.

Targetnya agar seluruh SPPG di Bandung Barat dapat terus meningkatkan standar pelayanan serta memastikan program MBG berjalan optimal bagi masyarakat penerima manfaat.

“Dengan turun ke lapangan, kami pun nantinya bisa mengupdate laporan terkait program ini dari tingkat kecamatan ke kabupaten lebih komprehensif lagi,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana