Dosen PPPK Temui DPR, Ungkap Masalah Serius Soal Karier dan Tunjangan

Para dosen juga menilai bahwa status PPPK belum mendapat pengakuan yang jelas dalam beberapa regulasi terbaru, yang masih membedakan secara tegas antara dosen PNS dan dosen swasta.

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian status serta potensi kesenjangan dalam sistem kepegawaian nasional di sektor pendidikan tinggi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ledia Hanifa Amaliah menyatakan bahwa persoalan ketidakselarasan jabatan dan tunjangan dosen PPPK memang sudah menjadi perhatian di sejumlah kampus.

Dia menegaskan bahwa regulasi kepegawaian berada di bawah Kementerian PAN-RB dan perlu evaluasi menyeluruh agar lebih proporsional terhadap berbagai bidang keilmuan.

“Perlu ada standar yang lebih adil karena tiap bidang memiliki karakter kerja yang berbeda,” ujarnya.

Ledia meminta para dosen untuk menyusun kronologi permasalahan secara sistematis lengkap dengan data dan contoh kasus konkret agar dapat dibawa ke pembahasan tingkat kementerian.

Dia juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan harus dimulai dari kejelasan jenjang karier dosen PPPK, sebelum membahas aspek kesejahteraan seperti tunjangan.

Pembahasan ini disebut akan dikaitkan dengan revisi regulasi pendidikan, termasuk RUU Sisdiknas, yang juga mencakup Undang-Undang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Audiensi ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan kebijakan kepegawaian dosen PPPK di Indonesia, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Baru.

Para dosen berharap adanya sistem yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian karier bagi tenaga pendidik yang telah lama mengabdi di dunia akademik.

Editor : Rizal Fadillah