Abaikan Kebutuhan Dasar Warga, Ratusan Mahasiswa Beberkan Rapor Merah Pemprov Jabar

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Gelombang protes mahasiswa kembali mengguncang pusat pemerintahan Jawa Barat. Ratusan aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat memadati area depan Gedung Sate pada Kamis (21/5/2026). Dalam aksi massa ini, mereka menuntut evaluasi total terhadap roda pemerintahan daerah yang dinilai masih menyisakan tumpukan rapor merah di sektor-sektor krusial.

Massa aksi menyoroti kegagalan pemerintah dalam mengentaskan problem mendasar masyarakat, mulai dari ketimpangan kualitas pendidikan, fasilitas medis yang buruk, hingga beban ekonomi berupa problem kemiskinan dan lapangan kerja yang tak kunjung terurai.

Baca Juga

Soroti Isu Kemiskinan hingga Jatinangor, PMII Jabar Geruduk Gedung DPRD

Ketua PKC PMII Jawa Barat, Rusli Hermawan, mengungkapkan bahwa gerakan ini didasari oleh riset dan kajian mendalam yang dilakukan oleh internalnya sepanjang delapan belas bulan terakhir. Berdasarkan evaluasi tersebut, arah kebijakan pembangunan di bawah nakhoda Pemprov Jabar dianggap salah kaprah karena terlalu berorientasi pada proyek fisik dan meminggirkan pemenuhan hak-hak primer warga.

“Kita mengadakan penelaahan secara serius bahwa selama satu tahun setengah Pemerintah Provinsi Jawa Barat keterfokusan pembangunannya hanya pada konteks infrastruktur,” ucap Rusli saat diwawancarai di sela-sela aksi.

Ketimpangan Nyata di Jawa Barat Bagian Selatan

Rusli memaparkan fakta di lapangan di mana wilayah penyangga seperti Sukabumi Selatan, Garut Selatan, hingga Cianjur Selatan masih terseok-seok akibat minimnya pemenuhan fasilitas dasar, termasuk jaringan jalan penunjang aktivitas warga yang belum tersentuh pemerataan.

Baca Juga

Meski Diguyur Hujan, Massa PMII Tetap Demo di Depan Kantor DPRD Jabar Tolak Kenaikan BBM

Sektor pendidikan menengah juga menjadi sorotan tajam. Berdasarkan data advokasi PMII, potret buram pendidikan di Tatar Sunda terlihat dari masih adanya 128 kecamatan yang tidak memiliki fasilitas Sekolah Menengah Atas (SMA) berstatus negeri.

“Bahkan ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki SMA ataupun SMP, baik negeri maupun swasta,” ujarnya.

Melihat dari kacamata kesejahteraan sosial, PMII membeberkan data memprihatinkan mengenai angka pencari kerja yang menyentuh angka 1,74 juta jiwa. Kondisi ini diperparah dengan sisa populasi sekitar 3,6 juta warga yang nasibnya masih terjebak di bawah garis kemiskinan.

Ketidakadilan pembangunan juga merembet ke sektor pelayanan medis. Rusli menilai distribusi pusat pelayanan kesehatan masih timpang dan egois karena hanya menumpuk di area perkotaan.

“Rumah sakit umum wilayah masih tersentral di wilayah Parahyangan, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Wilayah selatan ini belum punya,” ungkapnya.

Bawa 36 Tuntutan, Parlemen Buka Pintu Negosiasi

Dalam aksi unjuk rasa kali ini, koalisi mahasiswa menyodorkan sedikitnya 36 poin tuntutan mendesak agar Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi segera mengubah peta prioritas kerjanya demi menjamin hak dasar rakyat di bidang sosial, edukasi, dan kesehatan.

Kendati situasi di luar gerbang sempat memanas akibat rentetan kritik, suasana mereda setelah pihak DPRD Jawa Barat bersikap kooperatif dan bersedia membuka ruang mediasi.

Rusli menjelaskan bahwa PMII telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama dua perwakilan legislator, yakni Muhamad Sidkon dari Fraksi PKB serta Budi dari Fraksi PAN, untuk menjembatani aspirasi mereka langsung ke jajaran pimpinan dewan.

“Keduanya siap memediasi serta menyampaikan 36 tuntutan yang kami bawa kepada Ketua DPRD,” katanya.

Langkah taktis ini membuahkan hasil positif, di mana Ketua DPRD Jawa Barat secara terbuka menyatakan komitmennya untuk duduk bersama mahasiswa dalam agenda rapat lanjutan pada awal pekan mendatang.

“Alhamdulillah tadi Ketua DPRD sudah siap menyanggupi. Hari Senin nanti kami akan melakukan audiensi untuk menyampaikan langsung 36 tuntutan tersebut,” tandasnya.

Editor : Agung Bakti Sarasa