Kontroversi SPPG Tutup saat Libur Sekolah, Serikat Pekerja MBG Jabar Siapkan Aksi Besar

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Kebijakan penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah menuai protes dari sejumlah relawan dan mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat. Mereka menilai keputusan tersebut berpotensi menghambat penyaluran bantuan gizi kepada kelompok rentan sekaligus berdampak pada keberlangsungan para pekerja di lapangan.

Kelompok yang tergabung dalam Serikat Pekerja MBG Jawa Barat menggelar pertemuan dan konsolidasi di kawasan Leuwipanjang, Kota Bandung, Senin (22/6/2026). Dalam forum tersebut, mereka menyampaikan keberatan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penghentian sementara aktivitas dapur MBG selama masa libur pendidikan.

Dinilai Bertentangan dengan Prioritas Program MBG

Para relawan mempertanyakan alasan penghentian operasional SPPG karena sebelumnya program MBG disebut tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Asisten Lapangan (Aslap) dapur SPPG Kabupaten Bandung, Muhammad Yusuf Miharja, mengatakan kebijakan tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan pelaksana program di lapangan.

Menurutnya, apabila sasaran utama program mencakup kelompok B3 (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita), maka distribusi bantuan gizi seharusnya tetap berjalan meski sekolah sedang libur.

“Selama ini yang disampaikan adalah program ini juga diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena itu kami mempertanyakan mengapa layanan ikut dihentikan saat sekolah libur,” ujar Yusuf.

Pekerja dan Relawan Kehilangan Sumber Penghasilan

Selain berdampak terhadap penerima manfaat, penghentian operasional dapur MBG juga disebut berpengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi para relawan dan pekerja yang selama ini terlibat dalam program tersebut.

Yusuf menjelaskan, aktivitas dapur yang berhenti otomatis membuat para relawan, penanggung jawab lapangan, hingga tenaga pendukung lainnya tidak memperoleh insentif selama masa penghentian layanan.

Menurutnya, situasi ini menjadi beban tersendiri bagi banyak pekerja yang menggantungkan sebagian penghasilan dari program MBG.

“Ketika dapur berhenti beroperasi, insentif relawan dan petugas lapangan juga ikut terhenti. Ini tentu berdampak pada kondisi ekonomi mereka,” katanya.

Ancam Gelar Demonstrasi Nasional

Kekecewaan terhadap kebijakan tersebut mendorong Serikat Pekerja MBG menyiapkan langkah lanjutan berupa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Mereka menargetkan aksi tersebut berlangsung pada 29 Juni 2026 dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Menurut Yusuf, persiapan konsolidasi terus dilakukan dan mendapat respons dari sejumlah wilayah lain di luar Jawa Barat.

“Kami sedang mempersiapkan aksi besar. Target peserta dari Jawa Barat sekitar 10 ribu orang dengan dukungan ratusan armada bus. Informasinya beberapa daerah lain juga mulai melakukan konsolidasi,” ujarnya.

Minta BGN Libatkan Relawan dalam Pengambilan Kebijakan

Koordinator Serikat Pekerja MBG, Restu Risnandi Abdila, menilai Badan Gizi Nasional perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan para pelaksana program di lapangan.

Menurut Restu, relawan dan mitra SPPG merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan penerima manfaat sehingga masukan mereka seharusnya menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan.

Ia mengingatkan bahwa keputusan yang berdampak pada operasional program nasional sebaiknya tidak diambil secara sepihak tanpa melibatkan unsur pelaksana di daerah.

“Relawan dan mitra adalah ujung tombak pelaksanaan program MBG. Aspirasi mereka perlu didengar agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.

Khawatir Penerima Manfaat Ikut Terdampak

Serikat Pekerja MBG juga menyoroti dampak penghentian layanan terhadap masyarakat yang selama ini menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.

Mereka menilai kebijakan tersebut tidak hanya memengaruhi pekerja dan relawan, tetapi juga berpotensi mengurangi akses kelompok rentan terhadap asupan gizi yang selama ini diperoleh melalui program pemerintah.

Karena itu, mereka berharap Badan Gizi Nasional dapat melakukan evaluasi dan membuka ruang dialog bersama relawan, mitra, serta pelaksana program sebelum mengambil kebijakan strategis di masa mendatang.

Editor : Rizal Fadillah