DPRD Jabar Targetkan Pembahasan Raperda P2APBD Rampung Pekan Depan
Melalui pembahasan Raperda P2APBD TA 2025 ini, DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk memastikan setiap pelaksanaan APBD dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan akuntabel. Proses tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Jawa Barat.
Sementara itu, dalam jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang P2APBD Provinsi Jawa Barat TA 2025, Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Jawa Barat atas berbagai pandangan, masukan, kritik, pertanyaan, dan rekomendasi terhadap Ranperda P2APBD Provinsi Jawa Barat TA 2025.
Pemerintah Daerah Provinsi Jabar menegaskan, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Ranperda P2APBD Provinsi Jawa Barat TA 2025, dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Dalam jawabannya, disampaikan salah satunya yaitu, bidang pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Jabar berkomitmen untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan inovasi, digitalisasi layanan perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru tanpa menambah beban masyarakat.
“Penurunan realisasi pendapatan pada 2025 dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi, penurunan sektor otomotif, perubahan kebijakan pemerintah pusat, dan implementasi kebijakan opsen PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor,” kata Erwan Setiawan.
Editor : Abdul Basir