Tak Ingin Lagi Diabaikan, Masyarakat Sipil Kini Punya 'Bapak' Baru untuk Urusan Pertanahan

Lima Poin Strategis untuk Masa Depan Agraria

Baca Juga

Menteri LH dan Kreator Konten Jabar Bahas Kolaborasi Penanganan Isu Lingkungan

Untuk memastikan operasionalisasi Badan Bank Tanah tetap berada di jalur yang benar—yakni transparan, adil, dan produktif—forum tersebut merumuskan lima rekomendasi krusial:

1. Implementasi Pentahelix (ABCGN): Mengintegrasikan lima pilar (Pemerintah, Akademisi, Bisnis, Komunitas, Media) dalam setiap langkah penyelesaian sengketa guna memastikan keberpihakan pada masyarakat.

2. Pendampingan Ekonomi Produktif: Lahan yang telah didistribusikan kepada warga tidak boleh dibiarkan telantar. Sektor bisnis perlu dilibatkan untuk membimbing masyarakat agar tanah tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi.

3. 

   Baca Juga

   Sorotan Tajam DPRD Jabar: Pesta Milangkala Tatar Sunda Dinilai Cederai Empati Rakyat Miskin!

   Kanal Pengaduan Berbasis Bukti: Mendorong terciptanya sistem pelaporan konflik yang valid. Data yang akurat akan menjadi instrumen kuat bagi Badan Bank Tanah saat melakukan advokasi di level legislatif (Komisi II DPR RI).

4. Transparansi Data: Membuka akses data mengenai lahan telantar dari kementerian terkait (ATR/BPN dan Kehutanan) kepada publik sebagai bentuk kepatuhan terhadap asas keterbukaan informasi.

5. Pengadilan Khusus Agraria: Mendorong pembentukan pengadilan agraria guna mempercepat penyelesaian sengketa tanah yang kerap berlarut-larut.

Komitmen untuk Jawa Barat

Baca Juga

7 Tempat Sarapan Paling Dicari di Cimahi: Dari Warung Legendaris sampai Kafe Kekinian

Merespons aspirasi tersebut, Ali Rahman, Wakil Kepala Divisi Perolehan III Badan Bank Tanah, menyambut baik masukan yang ada. Ia memandang kesenjangan antara kebijakan dan kondisi lapangan sebagai peluang untuk melakukan pembenahan yang lebih baik.

Badan Bank Tanah kini tengah merancang Jawa Barat sebagai pilot project atau model percontohan penyelesaian masalah pertanahan yang komprehensif. Diharapkan, melalui sinergi intensif yang dimulai di Jawa Barat ini, keadilan agraria yang selama ini didambakan masyarakat dapat segera terwujud secara nyata.

Editor : Agung Bakti Sarasa