Korps Alumni KNPI Jabar Bentuk Badan Advokasi, Siap Kawal Pemerintahan Bersih dan Berantas Korupsi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Korps Alumni KNPI Jawa Barat resmi membentuk Badan Advokasi, Pelayanan Publik, dan Tata Kelola Pemerintahan (BAPTKP) sebagai wadah untuk mendorong transparansi, memperkuat pelayanan publik, serta ikut mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di Jawa Barat.
‎
‎Peluncuran badan tersebut dilakukan dalam kegiatan Sarasehan Transparansi dan Integritas Jawa Barat bertema "Menguatkan Keterbukaan Informasi, Memperluas Partisipasi Publik, dan Membangun Budaya Anti Korupsi" yang digelar di Rooftop DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (24/7/2026).
‎
‎Ketua Korps Alumni KNPI Jawa Barat, Dian Rahardian mengatakan, pembentukan BAPTKP merupakan tindak lanjut dari diskusi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI beberapa bulan lalu terkait upaya memperkuat pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan.
‎
‎"Ini adalah tindak lanjut daripada kegiatan kita bersama KPK RI beberapa bulan lalu di Gedung Merdeka. Dari hasil kegiatan itu akhirnya diusulkan adanya Badan Advokasi, Pelayanan Publik, dan Tata Kelola Pemerintahan (BAPTKP)," ujar Dian kepada awak media.
‎
‎Ia menjelaskan, inisiatif tersebut lahir setelah Korps Alumni KNPI mencermati paparan KPK mengenai kondisi korupsi di Indonesia, termasuk posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi dunia serta hasil Survei Penilaian Integritas yang menempatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih berada di zona kuning.
‎
‎Menurut Dian, keberadaan BAPTKP bukan untuk menekan atau mencari kesalahan pemerintah, melainkan menjadi mitra strategis yang memberikan masukan agar tata kelola pemerintahan semakin baik.

Editor : Rizal Fadillah