PSI Jabar Pertanyakan Sikap Partai Koalisi di Tengah Polemik Ijazah Gibran

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Ketua Bidang Politik PSI Jawa Barat, Dadi Palgunadi, mendesak partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk ikut memberikan dukungan di tengah polemik ijazah Wakil Presiden RI tersebut.

Dadi menilai, Prabowo dan Gibran merupakan satu kesatuan yang memperoleh mandat rakyat melalui Pemilihan Presiden 2024. Karena itu, ia meminta partai-partai koalisi turut memperjuangkan mandat tersebut hingga akhir masa jabatan pada 2029.

Baca Juga

Sidak Kejut Jokowi ke Rakorda PSI Bandung Bakal Ubah Peta Politik Lokal?

Hal itu disampaikan Dadi saat ditemui di Bandung, Senin (12/10/2026). Ia menyoroti sikap sejumlah partai pendukung yang dinilainya belum menunjukkan pembelaan terhadap Gibran di tengah polemik yang berkembang.

Menurut Dadi, kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 dengan perolehan suara sekitar 58 persen merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang harus dihormati.

"Ya itu yang saya, kita, kita apa kita sesalkan ya, partai-partai seperti apa, Partai Gerindra, kemudian juga PAN, kemudian Golkar, ke mana teman-teman itu gitu?" kata Dadi.

Baca Juga

Struktur Tuntas 100 Persen, Joko Widodo Sentil Kader PSI Bandung: Jangan Cuma Pajangan

Ia mengingatkan bahwa partai-partai tersebut sebelumnya bersama-sama berjuang memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam kontestasi politik nasional.

"Ke mana yang kita sama-sama menggunakan baju biru, kemudian kita sama-sama berjuang, kemudian kita sama-sama memenangkan, kita sedih bersama, kita susah bersama, dan kemudian kita menangkan Pemilu apa, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2024, sekarang pada ke mana?" ujarnya.

Dadi meminta partai-partai pendukung menggunakan hak konstitusionalnya melalui lembaga legislatif untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029.

Baca Juga

Buka-bukaan di Rakorda Bandung, Joko Widodo Pamer KTA PSI

"Nah ini yang kami gunakanlah apa namanya hak konstitusional daripada partai-partai politik itu yang hari ini ada di ruang-ruang Gedung Legislatif untuk juga sama-sama kita jaga pemerintahan ini Prabowo-Gibran hingga tahun 2029," tuturnya.

Nilai Kedaulatan Rakyat Harus Diperhatikan

Selain mendesak dukungan politik, Dadi menilai polemik ijazah Gibran perlu dilihat dari perspektif kedaulatan rakyat dan kesetaraan administrasi pendidikan.

Baca Juga

Jokowi Pertimbangkan Pencalonan Ketum PSI, Masih Tunggu Dukungan Akar Rumput

Ia berpendapat, persoalan administratif terkait pendidikan luar negeri perlu dikaji dengan mempertimbangkan perbedaan sistem pendidikan antarnegara. Menurutnya, aturan administrasi di Indonesia seharusnya dapat menyesuaikan diri agar tidak menyulitkan warga negara yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Dadi mencontohkan adanya jalur pendidikan seperti pathway, foundation, dan college yang memungkinkan seseorang melanjutkan pendidikan tinggi dengan tahapan berbeda dari sistem pendidikan di Indonesia.

"Dan ini harusnya menyesuaikan, agar anak-anak kita atau banyak putra-putri kita yang kemudian pengin mendapatkan kesetaraan itu tidak dipersulit," katanya.

Baca Juga

Pakai Hoodie EDUN, Kaesang Ingin PSI Menangkan Edi-Unjang di Pilkada KBB

Ia juga menilai, kesetaraan administrasi pendidikan penting bagi warga Indonesia yang ingin kembali ke Tanah Air dan berkontribusi di ruang publik.

Di sisi lain, Dadi menyatakan bahwa berdasarkan pemahamannya, surat keterangan kesetaraan yang digunakan dalam proses administrasi pencalonan Gibran belum dibatalkan.

"Jadi hari ini menurut ketentuan KPU dan ketentuan Kemendikdasmen itu artinya itu masih berlaku secara administratif. Jadi belum ada perintah dari siapapun untuk membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan Prabowo dan Gibran," ujarnya.

Soroti Penurunan Foto Wakil Presiden

Dadi turut menanggapi aksi sejumlah pihak yang menurunkan foto Gibran dari ruang publik di tengah polemik tersebut. Ia menyayangkan tindakan itu karena menilai foto wakil presiden merupakan simbol negara yang perlu dihormati.

Menurutnya, Gibran tidak semata-mata harus dipandang sebagai sosok politik, tetapi juga sebagai wakil presiden yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum.

"Jadi kita jangan melihat Gibran itu dari sosok politiknya, tetapi kita melihat dia adalah simbol negara. Simbol negara itu adalah bahwa komitmen kita adalah sesuai dengan pemilu pada tahun 2024, ya kita harus jaga sampai tahun 2029," ucap Dadi.

Ia mengingatkan para pejabat publik agar tetap menjaga etika dalam menyampaikan sikap politik, termasuk ketika memiliki perbedaan pandangan terhadap pemerintahan.

Dadi berharap polemik yang berkembang dapat disikapi secara bijak dengan mengedepankan proses hukum dan konstitusional. Ia juga meminta partai-partai pendukung pemerintah tidak tinggal diam dan bersama-sama menjaga pemerintahan Prabowo-Gibran hingga akhir masa jabatan.

Editor: Agung Bakti Sarasa