Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Kisah Haru Gempa Cianjur di Balik Gelar Warga Kehormatan Brimob untuk Kang Cucun
Advertisement . Scroll to see content

Kepercayaan Publik Jadi Sorotan, Cucun Minta KPU Lebih Terbuka Sampaikan Kinerja

Rabu, 18 November 2026 | 22:11 WIB
  • author Susana
Kepercayaan Publik Jadi Sorotan, Cucun Minta KPU Lebih Terbuka Sampaikan Kinerja
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan komunikasi publik yang terbuka dan konsisten menjadi kunci KPU. Foto: Ist.

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu tidak cukup dibangun melalui pelaksanaan tahapan demokrasi yang baik. Keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang konsisten juga menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P., saat menjadi pembicara utama dalam kegiatan Rapat Komunikasi Lembaga Negara, Kepercayaan Publik, dan Penguatan Demokrasi bersama KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Bandung pada 18–19 November 2026 tersebut menjadi forum untuk memperkuat komunikasi kelembagaan sekaligus membangun sinergi antarpelaksana pemilu di Jawa Barat.

Cucun mengapresiasi langkah KPU Provinsi Jawa Barat yang menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, forum yang melibatkan seluruh jajaran KPU kabupaten/kota itu menjadi upaya positif dalam memperkuat koordinasi dan kesiapan penyelenggara pemilu menjaga kualitas demokrasi.

KPU Diminta Aktif Sampaikan Kinerja kepada Masyarakat

Dalam kesempatan tersebut, Cucun menekankan bahwa komunikasi publik harus menjadi bagian penting dari kerja kelembagaan KPU. Masyarakat perlu mengetahui berbagai proses dan upaya yang dilakukan penyelenggara pemilu, bukan hanya menerima informasi ketika muncul persoalan.

Ia menilai, setiap tahapan penyelenggaraan pemilu perlu disampaikan secara terbuka. Mulai dari persiapan, proses yang berkaitan dengan partai politik, tahapan pemilih, hingga seluruh rangkaian pelaksanaan pesta demokrasi.

“Kerja-kerja nyata KPU harus terus disampaikan kepada publik. Mulai dari tahapan persiapan, proses yang berkaitan dengan partai politik, tahapan pemilih, hingga seluruh rangkaian penyelenggaraan pesta demokrasi,” ujar Cucun.

Menurutnya, keterbukaan informasi dapat membantu masyarakat memahami proses demokrasi sekaligus mengetahui peran dan tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilu.

Cucun juga menilai bahwa KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat bersifat valid, transparan, dan mudah dipahami.

Arus Informasi Deras, KPU Perlu Antisipasi Disinformasi

Tantangan komunikasi publik semakin besar seiring derasnya arus informasi di tengah masyarakat. Informasi yang beredar dengan cepat, termasuk kabar yang belum terverifikasi, berpotensi memunculkan kesalahpahaman dan mengganggu kepercayaan terhadap lembaga publik.

Karena itu, Cucun mengingatkan KPU agar tidak bersikap pasif dalam menyampaikan informasi. Penyelenggara pemilu perlu membangun komunikasi secara berkelanjutan agar masyarakat memperoleh penjelasan yang benar sejak awal.

Ia menegaskan, komunikasi kelembagaan tidak semestinya baru diperkuat ketika muncul persoalan atau saat tahapan pemilu mendekati akhir.

“Jangan lelah untuk menjelaskan kepada publik. Komunikasi harus dibangun sejak awal, bukan hanya di ujung ketika persoalan sudah muncul. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan informasi yang valid dan tidak mudah terpengaruh disinformasi,” tegasnya.

Bagi Cucun, komunikasi yang terencana dan konsisten dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah berkembangnya informasi keliru sekaligus menjaga hubungan antara penyelenggara pemilu dan masyarakat.

Forum KPU se-Jawa Barat Diharapkan Perkuat Demokrasi

Cucun berharap Rapat Komunikasi Lembaga Negara, Kepercayaan Publik, dan Penguatan Demokrasi tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menghasilkan penguatan koordinasi di lingkungan KPU Jawa Barat.

Sinergi antarlembaga dan jajaran penyelenggara pemilu dinilai penting agar komunikasi kepada masyarakat berjalan lebih terarah dan tidak terputus.

Ia menegaskan, kepercayaan publik merupakan modal penting dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Untuk membangunnya, KPU perlu memastikan keterbukaan informasi berjalan seiring dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.

Melalui komunikasi yang terbuka, transparan, dan berkelanjutan, masyarakat diharapkan semakin memahami proses demokrasi serta memiliki kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Upaya tersebut, menurut Cucun, menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Editor: Rizal Fadillah

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut