Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Presiden Prabowo Tak Menolak Niatan Gibran Mundur dari Kursi Wapres
Advertisement . Scroll to see content

Soroti Kinerja Kementerian, PB PMII Dorong Perombakan Total Kabinet Berbasis Kompetensi dan Keilmuan

Kamis, 19 November 2026 | 18:36 WIB
  • author Aga Gustiana
Soroti Kinerja Kementerian, PB PMII Dorong Perombakan Total Kabinet Berbasis Kompetensi dan Keilmuan
Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro. (Foto: Ist)

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh program prioritas serta arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tetap sejalan dengan koridor konstitusi. Sikap resmi organisasi kemahasiswaan tersebut disuarakan dalam forum Pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 yang digelar di Bandung, Jawa Barat.

Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, memaparkan bahwa organisasinya memosisikan diri pada jalur critical engagement—yakni bersikap kritis sekaligus konstruktif terhadap jalannya roda pemerintahan. Menurut Shofiyulloh, langkah ini diambil sebagai wujud tanggung jawab moral kaum intelektual muda demi memastikan amanat Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 33 dan 34 mengenai kesejahteraan sosial benar-benar dirasakan rakyat, alih-alih berhenti pada tataran retorika pembangunan semata.

“PMII siap mengawal agar amanat konstitusi Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 33 dan 34 benar-benar terwujud, bukan sekadar retorika pembangunan. Tetapi kami juga berkewajiban menyampaikan evaluasi yang jujur: dua tahun pertama pemerintahan ini dinilai belum sepenuhnya efektif menjawab persoalan rakyat,” ujar Shofiyulloh dalam keterangan tertulisnya.

Soroti Kinerja Kementerian dan Desak Perombakan Kabinet

Melalui forum Muspimnas—yang merupakan permusyawaratan tertinggi kedua setelah kongres di internal organisasi—PB PMII secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet secara menyeluruh. Rekomendasi ini lahir dari hasil kajian organisasi yang menilai performa sejumlah kementerian maupun lembaga dalam kurun waktu dua tahun terakhir belum membuahkan dampak signifikan, khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan, mutu pelayanan publik, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pandangan PB PMII, langkah reshuffle tidak boleh dimaknai sekadar bongkar-pasang kursi menteri. Lebih dari itu, momentum perombakan harus dimanfaatkan untuk mengefisienkan dan menata ulang postur kabinet dengan menempatkan figur-figur yang memiliki kompetensi serta otoritas keilmuan sesuai bidang tugasnya. Ketidaksesuaian kapasitas pejabat disebut menjadi salah satu pemicu tersendatnya koordinasi lintas sektoral dan lambannya eksekusi program strategis nasional.

“Reshuffle harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif, kompetensi, dan otoritas keilmuan. Menteri yang tidak mampu menjalankan amanat konstitusi harus segera diganti demi kepentingan rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, PB PMII menekankan bahwa kritik tajam yang dilontarkan bukanlah upaya mendelegitimasi pemerintahan yang sah, melainkan ikhtiar untuk memastikan pembangunan nasional tetap berpihak pada kepentingan publik dan konstitusi. Atas dasar itu, PB PMII meminta agar proses evaluasi terhadap jajaran pembantu presiden dijalankan secara transparan, terukur, dan berorientasi pada capaian nyata bagi masyarakat, bukan berdasarkan kalkulasi kepentingan politik jangka pendek.

Editor: Agung Bakti Sarasa

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut